Sejumlah pihak menyarankan pemerintah Indonesia tak lagi memperpanjang kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia setelah masa berakhirnya kontrak itu pada 2021 mendatang.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah pihak menyarankan pemerintah Indonesia tak lagi memperpanjang kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia setelah masa berakhirnya kontrak itu pada 2021 mendatang. Namun pemerintah justru harus mengambil alih pengelolaan tambang emas dan tembaga di Timika, Papua tersebut.

Tanggapan itu mencuat seiring kesibukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pengkajian terhadap tawaran divestasi saham Freeport sebesar 10,64 persen.  Direktur Energy Wacth Mamit Setiawan mengakui terkait tawaran divestasi saham Freeport Indonesia (FI) ada perbedaan dalam metode perhitungan antara pemerintah dengan PT FI. "Menurut saya malah lebih baik  kita tidak mengambil divestasi tersebut dan cenderung untuk tidak memperpanjang kontrak PT FI," kata Mamit kepada gresnews.com, Senin (2/1).

Menurutnya dengan tidak memperpanjang kontrak PT FI, maka penguasaan negara atas aset PT FI menjadi 100 persen. "Dimana nanti  BUMN kita yang akan mengelola tambang bekas PT FI itu," jelasnya.

Mamit juga mengungkapkan salah satu alasan PT FI bertahan dan belum mau membangun smelter, karena belum ada kepastian izin perpanjangan. "Ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Jangan mau di tekan  atau di intervensi oleh PTFI," tegasnya.

Pendapat serupa sebelumnya juga sempat disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurutnya pemerintah tidak perlu proaktif terkait divestasi Freeport. Pasalnya, divestasi menjadi satu paket dengan masalah perpanjangan operasi Freeport Indonesia pasca 2021.

Selain itu, menurutnya, Freeport-McMoRan Inc selaku induk usaha Freeport Indonesia tengah di ambang kebangkrutan. Merujuk harga saham FCX yang mencapai titik terendah yakni sebesar US$ 4,31 per lembar. Padahal, pada kurun waktu 2010-2011 saham FCX pernah mencapai US$ 60 per lembar. "Jadi, dengan perpanjangan operasi Freeport itu artinya pemerintah menolong dan memperpanjang nafas Freeport-McMoRan," tuturnya.

Marwan justru menyarankan pemerintah agar menyiapkan rencana strategis untuk mengambil alih pengelolaan tambang di Timika tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu mempersiapkan badan usaha milik negara (BUMN) khusus tambang untuk menggarap tambang eks Freeport. Penunjukan BUMN ini tentunya melalaui pertimbangan kementerian/lembaga yang berwenang, para pakar dan profesional dari berbagai bidang yang relevan, dan seluruh pihak lain yang terkait.

Marwan menyebut bahwa Indonesia sekarang berbeda dengan tahun 1967 ketika Freeport pertama kali beroperasi di Indonesia. Sumber daya manusia Indonesia sekarang lebih mumpuni dan siap mengelola tambang eks Freeport. "Sekali lagi, skema pengambilalihan Blok Mahakam di Kalimantan Timur bisa menjadi contoh pengambilalihan Freeport. "Kita bisa mengelola tambang Freeport. Jangan merendahkan kemampuan anak bangsa," tegasnya.

TUNGGU PUTUSAN KEMENTERIAN ESDM - Terkait rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku masih menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menyebut pembahasan soal divestasi Freeport itu,  sampai saat ini belum ada kepastian atau jalan ditempat. Ia mengakui salah satu alasannya karena besaran nilai divestasi sebesar 10,64 persen yang oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) senilai US$ 1,7 miliar belum menemukan kecocokan taksiran Pemerintah Indonesia.

"Divestasi Freeport prosesnya ada di Kementerian ESDM sebab secara kontrak, Freeport menawarkan dulu ke negara, kemudian negara baru selanjutnya ke Pemda, baru ke BUMN, " kata Rini di Kantornya, Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/12) lalu.

Menanggapi soal divestasi 10,64 persen saham yang belum disepakati pemerintah Indonesia ini. Juru Bicara PT Freeport Indonesia (PT FI) Riza Pratama mengatakan, sebagaimana permintaan Pemerintah, Freeport -McMoRan Inc (FCX) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyampaikan kepada Pemerintah laporan valuasi saham terkait diskusi amandemen dan perpanjangan Kontrak Karya (KK), termasuk divestasi saham.

Menurut Riza laporan valuasi saham tersebut  berdasarkan analisa nilai pasar yang wajar dari operasi tambang perusahaan sesuai hak perpanjangan dalam  KK sampai dengan 2041.

"FCX akan meninjau dan merespon setiap tanggapan dari Pemerintah," ujar Riza kepada gresnews.com, Senin (2/1).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot sebelumnya mengakui hingga kini masih belum menemukan kesepakatan antara pemerintah dan Freeport terkait perhitungan dan harga divestasi saham Freeport. Freeport sendiri melakukan perhitungan berdasarkan investasi kedepannya. Sedangkan pemerintah melakukan perhitungan berdasarkan replacement cost.

Untuk itu, pihak Kementerian ESDM masih terus menggelar rapat untuk mempercepat pengambilan keputusan dengan kajian yang komprehensif. Terlebih lagi izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia  akan segera berakhir pada 11 Januari 2017. Tetapi sampai saat ini pemerintah belum mengambil sikap apakah akan diperpanjang atau tidak kontrak PT FI.