Sengkarut Perjanjian Tambang Asing

Kamis, 16 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Ekonomi

Areal pertambangan PT Freeport. (ANTARA)


SUMBANGAN PERTAMBANGAN - Sektor tambang merupakan sektor ekonomi yang keropos. Eksplorasi tambang, tak akan pernah memberi keuntungan yang maksimal bagi negara. Sebab karakteristik perusahaan tambang sudah pasti akan merusak sumber daya seperti lahan, energi, dan air.

Dari sisi lahan, karena eksplorasi tambang membutuhkan pembukaan lahan yang luas dan biasanya akan merusak ekosistem darat, baik hutan atau pun lahan warga setempat. Energi, untuk eksplorasi tambang, sumber daya energi yang digunakan tidaklah sedikit. Jika energi yang digunakan berasal dari batu bara maka sudah pasti menambah daftar penyumbang besar efek gas rumah kaca.

Begitu pun dengan sumber daya air, karena limbah-limbah buangan tambang seringkali mencemari sumber air terdekat seperti sungai maupun lautan. "Selain merusak lingkungan juga menghancurkan adat, sosial dan budaya masyarakat di sekitar tambang," ujar Merah Johansyah Ismail dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) kepada gresnews.com, Rabu (15/3).

Ia mencontohkan pada perusahaan tambang skala besar seperti Freeport yang dianggap sangat tidak memberikan manfaat. Dari Rp700 Triliun APBN Indonesia, Freeport hanya menyumbang sebesar 0,4 persen dari APBN.


Freeport juga diketahui sama sekali tidak membayar pajak air atas air yang dipergunakan. Oleh karena itu JATAM dengan tegas meminta Freeport segera ditutup dan dikembalikan kedaulatannya kepada masyarakat Papua

"Selama di Indonesia masih ada penanaman modal asing dengan skema ISDS maka peluang kita digugat perusahaan juga akan terjadi, dan bukan hanya di sektor tambang," ujar Merah.

Selain menutup Freeport, pemerintah dan perusahaan tambang seharusnya melakukan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Juga memulihkan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua yang telah direnggut oleh Freeport sejak lama.

"Pelanggaran yang dilakukan Freeport sudah sangat banyak baik kekerasan dan pelanggaran HAM terutama kepada 9 suku yang berada di sekitar areal penambangan."

Dalam menyelesaikan kasus Freeport, pemerintah seharusnya memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat Papua dengan melakukan jajak pendapat. Apakah Freeport masih layak beroperasi di Papua?

Menurut Merah, yang perlu dilakukan bukanlah divestasi saham atau divestasi jual beli negara dan perusahaan. Tetapi divestasi nol, yakni pengembalian kedaulatan kepada mereka yang berhak. "Tidak ada yang untung, malah kita rugi dengan aktivitas pertambangan karena pemasukan yang diterima dari pertambangan di bawah rata-rata," ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar