Sengkarut Perjanjian Tambang Asing

Kamis, 16 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Ekonomi

Areal pertambangan PT Freeport. (ANTARA)


SKEMA ISDS JADI SENJATA - Berkaca dari beragam kasus tersebut, para investor asing sangat memahami bahwa BIT dengan skema ISDS adalah salah satu senjata ampuh untuk menekan pemerintah dalam melindungi kepentingan kepentingan dalam negerinya. ISDS sendiri sebenarnya dibuat pada tahun 1950 untuk tujuan melindungi aset dan properti perusahaan di negara-negara merdeka baru, atau pun negara bekas jajahan.

Penciptaan ISDS dilandasi oleh kegelisahan para investor yang merasa negara-negara yang baru merdeka sangat minim penegakan hukumnya. Oleh karena itu, para investor memerlukan upaya melindungi seluruh aset dari penyitaan atau pengambilalihan aset oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan publik.

Menurut Lutfiyah Hanim Senior Researcher IGJ, BIT yang mengandung skema ISDS, membuat negara terpenjara dengan kepentingan investor. Sehingga negara akan kehilangan kedaulatannya. Selain itu, ISDS sering kali disalahgunakan investor dalam melindungi kepentingan investasinya.

Hal ini membuat banyak negara enggan menerapkan kebijakan untuk melindungi kepentingan publik karena takut akan digugat di pengadilan arbitrase internasional. "Padahal yang namanya investasi itu selalu beresiko," ujar Hanim dalam diskusi terbatas terkait skema ISDS di Tebet beberapa waktu lalu.


Indonesia sendiri memiliki 64 BIT perjanjian investasi yang secara umum memuat liberalisasi investasi, perlindungan investor dan penyelesaian sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa, persidangan arbitrase biasanya dilakukan di bawah United Nations Centre for International Trade Related Arbitration Law (UNCITRAL) atau di ICSID di World Bank.

Hanim mengungkapkan bahwasanya Pengadilan Arbitrase Internasional biasanya tidak transparan. Selain itu, atbitrator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa seringkali memiliki hubungan dengan investor. Pengadilan ini juga biasanya memiliki gugatan dengan jumlah yang fantastis dan biaya persidangan yang mahal.

"Bahkan jika negara yang memenangkan gugatan, sebenarnya negara tetaplah kalah sebab kedaulatannya digoyang dan biaya yang dikeluarkan negara untuk membela diri di pengadilan arbitrase tidak sedikit," ungkapnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar