Sengkarut Perjanjian Tambang Asing

Kamis, 16 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Ekonomi

Areal pertambangan PT Freeport. (ANTARA)


MENGHINDAR ATURAN - Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menolak jika sektor Energi dan Migas dianggap sebagai salah satu penyumbang gugatan terbesar di pengadilan arbitrase internasional. Pemerintah menurutnya telah menjalankan tugas dengan benar yakni membuat undang-undang serta regulasi terhadap seluruh perusahaan tambang baik asing maupun lokal. Sehingga sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

"Mana yang gugat? Freeport tidak gugat dan Newmont walaupun sempat menggugat sekarang mental," ujar Bambang Gatot kepada gresnews.com, Rabu (15/3).

Menurutnya kalau pun terjadi gugatan hal tersebut bukan menjadi kesalahan pemerintah. Tetapi karena perusahaan asing yang bertindak sebagai investor tidak mau mengikuti peraturan yang telah dirancang. Padahal peraturan yang dibuat merupakan upaya pemerintah untuk terus memperbaiki sistem perjanjian sehingga setiap pihak akan diuntungkan. Ia menyayangkan perusahaan asing yang tidak mau mengikuti peraturan.

"Kalau mereka mau gugat ya silahkan, yang penting pemerintah sudah melakukan pekerjaannya membuat peraturan," ungkap Bambang.


Menurut data Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia sudah 8 kali menerima gugatan di pengadilan Arbitrase Internasional. Empat diantaranya dilakukan perusahaan PMA yang bergerak di sektor eksplorasi tambang dan energi. Antara lain Churcill Minning dan planet Minning yang Kuasa Pertambangannya dicabut, Newmont Nusa Tenggara akibat pelarangan ekspor konsentrat tembaga, dan Indian Metals and Ferro Alloys limited (IMFA) yang gagal beroperasi lantaran IUP-nya tumpang tindih dengan perusahaan lain.

Untuk Churcil Minning nilai gugatan yang diajukan cukup fantastis yakni senilai USD2 miliar atau setara Rp200 triliun. Churchill Minning berang akibat dicabutnya Kuasa Pertambangan (KP) karena tidak diakui kepemilikannya oleh pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur.

Pihak Churcil yang merasa dirugikan dengan pencabutan tersebut sebelumnya melayangkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negri (PTUN) Samarinda, PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung (MA). Tetapi seluruh gugatan tersebut kandas, sehingga mereka menempuh jalur arbitrase internasional. Dalam laporannya, Churcill menyatakan pemerintah telah melakukan penyitaan kepada kekayaan mereka dan memperlakukan Churcill tidak setara dengan investor lain.

Walau Indonesia akhirnya memenangkan gugatan di pengadilan arbitrase internasional, namun kemenangan itu tidak serta merta membuat gugatan terhadap pemerintah berhenti. Pada tahun 2014, PT Newmont menggugat Indonesia karena peraturan larangan ekspor konsentrat mengakibatkan tambang batu hijau berhenti beroperasi.

Kasus lain yang serupa adalah kasus Newmont tahun 2014 yang menggugat pemerintah di pengadilan Arbitrase Internasional karena pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga. Peraturan ini dianggap tidak sesuai Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral (BIT) yang menggunakan skema ISDS antara Indonesia dan Belanda.

Kemudian, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV) sebagai suatu badan usaha terdaftar di Belanda mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga sehingga pertambangan batu hijau itu tidak dapat beroperasi.

Dalam gugatan yang diajukan PTNNT dan NTPBV kepada International Court for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), mereka menyatakan ingin mendapatkan putusan sela sehingga PTNNT dapat kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga.

Penerapan ketentuan ekspor terkait larangan ekspor konsentrat dan bea keluar pada waktu itu dinilai oleh Newmont tidak sesuai dengan kontrak karya dan BIT antara Indonesia dan Belanda.

Walau akhirnya Newmont menarik gugatan, kasus ini tidak menjadi kemenangan Indonesia.
Sebab Pemerintah dibuat tidak berdaya pada perundingan yang berakhir diberikannya izin kepada Newmont melakukan ekspor konsentrat. Pemerintah dan Newmont sepakat untuk merevisi KK termasuk soal besaran royalti yang diberikan perusahaan tersebut, dan Tambang Batu Hijau pun kembali beroperasi.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar