Sengkarut Perjanjian Tambang Asing

Kamis, 16 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Ekonomi

Areal pertambangan PT Freeport. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebagai negara penghasil tambang dan migas, ternyata Indonesia tidak lantas menjadi negara yang kaya raya. Alih-alih meraup untung lantaran banyaknya investasi di sektor pertambangan, negara ini malah menuai berbagai gugatan di pengadilan Arbitrase Internasional lewat skema Investor State Dispute Settlement (ISDS).

Potensi gugatan juga terlihat pada kasus PT. Freeport Indonesia. PT Freeport yang menolak mengikuti UU Minerba karena dianggap merugikan juga mengancam akan membawa sengketa itu ke arbitrase internasional. Adanya pemberlakuan UU Minerba, maka seluruh Kontrak Karya (KK) dan perjanjian karya yang telah dibuat harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Diubahnya perjanjian tambang ke IUPK, maka setiap perusahaan pertambangan asing diharuskan melakukan divestasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2017. Peraturan tersebut mensyaratkan setiap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) harus mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen. Sehingga dalam jangka yang waktu tertentu perusahaan tersebut akan menjadi milik nasional.

PMA pemegang IUPK juga diwajibkan untuk membangun Smelter. Jika suatu ketika perusahaan dianggap merugikan negara, maka negara berhak mencabut izin pertambangannya. Tidak terima dengan ketentuan baru itu, Freeport mengancam akan menggugat Indonesia di pengadilan arbitrase internasional karena dianggap menyalahi perjanjian yang telah dibuat, dari status kontrak karya berubah menjadi IUPK. Meski belum terealisasi, namun itu menambah panjang daftar perusahaan tambang dan migas asing yang mengancam menggugat Indonesia di pengadilan arbitrase internasional.



Angggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto mengatakan, banyaknya gugatan arbitrase internasional yang diterima Indonesia di sektor tambang dan migas sudah menjadi konsekuensi. Menurut Joko, setiap perjanjian bilateral yang dibuat dua negara memungkinkan terjadinya perubahan. Hal itu karena ada penyesuaian, saat melihat fakta-fakta di lapangan. "Sebagai produk manusia, wajar jika suatu perjanjian tidak sempurna dan harus mengalami perbaikan," ungkap Joko kepada gresnews.com, Rabu (15/3).

Perbaikan biasanya dilakukan melalui penerbitan Undang-undang atau pun turunannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait dengan industri pertambangan. Masalahnya kemudian, akan timbul penolakan oleh salah satu pihak. Maka gugatan di pengadilan arbitrase internasional adalah cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.

"Nah asing merasa bahwasanya perubahan-perubahan atau perbaikan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak fair karena merasa terikat dengan perjanjian lama." ujarnya.

Perlu diketahui bahwasanya perjanjian bilateral atau Bilateral Investment Treaty (BIT) yang digunakan dengan skema ISDS memungkinkan perusahaan transnasional yang terikat perjanjian melakukan gugatan ke pengadilan arbitrase internasional. Sedangkan negara hanya dapat melakukan gugatan ke pengadilan lokal apabila perusahaan tersebut dianggap lalai dan merugikan negara atau pun masyarakatnya serta tidak dapat melakukan gugatan ke pengadilan arbitrase internasional.

Masih menurut Joko, walaupun nantinya Freeport setuju berubah menjadi IUPK bukan berarti Freeport tidak dapat melakukan gugatan terhadap Indonesia. Apa pun status Freeport atau pun perusahaan tambang asing lain di Indonesia selama terikat perjanjian dengan skema ISDS dapat melakukan gugatan terhadap negara apabila merasa dirugikan oleh perubahan peraturan yang terjadi. Sebab perusahaan dan negara tersebut terikat perjanjian kontrak karya yang mengikat hak dan kewajiban keduanya.

"Jadi mungkin saja Freeport bisa melakukan gugatan walaupun sudah berubah jadi IUPK," ujarnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar