Berharap Solusi dari Perundingan Pemerintah dan Freeport

Jum'at, 05 Mei 2017, 18:00:19 WIB - Ekonomi

Pertambangan PT Freeport Indonesia.


JAKARTA. GRESNEWS.COM - Pemerintah bersama PT Freeport Indonesia (PT FI) kembali menggelar perundingan tahap kedua. Dalam perundingan kali ini ada empat isu yang akan menjadi pembahasan antar kedua belah pihak. Empat isu itu adalah soal stabilitas investasi, divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter.

Tim Pemerintah dalam perundingan itu, berasal dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKPM, Kejaksaan Agung, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika serta wakil dari masyarakat adat Kamoro dan Amungme.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berharap dalam perundingan tahap kedua ini akan berlangsung lebih produktif. Tim perunding memiliki waktu hingga lima bulan, yakni tanggal 10 Oktober 2017 untuk mencapai kesepakatan.

"Namun Menteri ESDM berharap akan lebih baik jika kesepakatan dapat dicapai dalam waktu lebih cepat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji usai acara pertemuan pertama (kick off meeting), Kamis (4/5) antara tim Perunding Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT FI).



Selain mengharapkan waktu perundingan diselesaikan lebih cepat, Menteri ESDM menurut Teguh, juga meminta perundingan kedua belah pihak dapat membahas empat hal itu dalam satu paket.

Menteri ESDM sebelumnya sempat menyampaikan pembahasan soal stabilitas investasi, akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiskal, perpajakan baik pusat maupun daerah.

Sedang terkait Divestasi, PT Freeport telah diwajibkan untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51%. Ketentuan itu tercantum dalam Kontrak Karya (KK) Freport tahun 1971 maupun dalam amandemen KK PT Freeport tahun 1991.

Menteri Jonan dalam dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI pada Kamis (30/3) lalu sempat menyampaikan eksekusi soal divestasi itu akan disesuaikan peraturan yang ada.

Kaitan dengan pelaksanaan divestasi ini, Jonan juga telah meminta agar sumber daya mineral yang masih di dalam bumi tidak diperhitungkan dalam penilaian nilai pasar (market capitalization) PT Freeport.

"Apa yang ada di dalam bumi tidak bisa dibikin penilaian untuk divestasi. Tapi bentuk investasi lainnya seperti peralatan, jasa, itu bisa masuk. Selama belum bayar royalti, semua tambang milik negara, menjadi milik Indonesia", ujar Menteri Jonan kala itu.

Menurut Teguh, Menteri Jonan juga menegaskan bahwa keempat substansi pembahasan soal stabilitas investasi, divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter minta dibahas dalam satu paket.

Sementara itu CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson yang hadir pada pertemuan itu mengaku menyambut baik pertemuan tersebut. Ia berharap perundingan itu dapat menghasilkan solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

"Kita memiliki pekerjaan dan isu yang harus didiskusikan. Freeport berharap ke depan ada pertemuan yang mengarah kepada pencapaian win-win solution," kata Adkerson.

Terkait rencana PT FI yang sebelumnya mengancam akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional, Adkerson mengatakan bahwa pihaknya juga sesungguhnya tak ingin menempuh arbitrase dan berharap antara Pemerintah dan Freeport mencapai kata sepakat.

"Kami tidak pernah berharap hal ini berlanjut ke arbitrase. Sepanjang terdapat kemajuan yang mengarah pada resolusi kedua belah pihak yang dapat disepakati bersama, maka tidak ada arbitrase," ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar