Kebijakan Keliru dan Hambatan Pemerataan Ekonomi

Rabu, 12 Juli 2017, 17:15:00 WIB - Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kedua kiri) seusai membuka Simposium Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium nasional tersebut diselenggarakan dengan tema Sistem perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati telah merdeka lebih dari 70 tahun, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dan itu bukan tanpa sebab. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ada kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga mengakibatkan hal tersebut.

JK mengatakan ada dua kebijakan keliru yang menghabiskan anggaran hingga Rp 6000 triliun bila dikonversi dengan nilai saat ini. 'Kembali kepada apa yang ingin kita capai dan apa yang salah dalam pelaksanaan ekonomi kita? Bukan pancasila atau tidak pancasila, tapi yang kita ialah kita terlalu mengikuti pola yang ada kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang dicapai. Dalam 10-15 tahun terakhir, kenapa kita tertinggal dengan Malaysia, Thailand atau kenapa tidak maju. Ada dua hal pokok saja sehingga kita tidak semaju yang lain,' kata JK dalam sambutan acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Ia menjelaskan pada krisis ekonomi pada 1997-1998 Indonesia telah mengalami kerugian yang sangat besar . Kesalahan ketika itu, Indonesia menganut paham liberalisme dan melakukan regulasi sehingga bank-bank banyak berdiri hingga berjumlah 250 bank. Akibatnya, setiap bank saling bersaing dan memberikan bunga tinggi hingga berujung pada kredit macet.

Pemerintah melakukan kesalahan lantaran melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai total Rp 600 triliun. JK menyebut kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini itu nilainya setara bisa sampai Rp 3000 triliun.



Kesalahan kedua adalah pemberian subsidi yang sangat besar, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2013-2014. Saat itu harga minyak dunia sedang mencapai titik tertinggi, bahkan menembus US$100 per barel. Nilai subsidi BBM saat itu mencapai nilai sekitar Rp 400 triliun. Nilai itu setara 25% dari total APBN. Dalam sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, subsidi mencapai Rp 3000 triliun.

Wapres menyebut dari dua kesalahan kebijakan tersebut menghabiskan dana Rp 6000 triliun yang sama dengan sekitar 25 tahun dalam membangun infrastrukur. 'Bayangkan semuanya itu, kalau saja setengahnya saja itu untuk pembangunan, pasti kita bisa maju lewati Thailand, Malaysia,' ujar JK.

Menurutnya ongkos dari dua kebijakan itu jatuh ke orang yang punya uang sehingga terjadilah gini rasio yang tinggi. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin masih tetap berkutat dengan kemiskinannya. JK mengatakan hal ini menjadi tanggungjawabnya untuk mengingatkan kembali kesalahan dulu untuk tidak dilakukan lagi di masa akan datang.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar