Membedah Postur APBN 2018

Rabu, 16 Agustus 2017, 17:00:19 WIB - Ekonomi

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Ibu Iriana Jokowi (ketiga kanan), Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) berfoto bersama Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) beserta anggota DPD usai menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tiga tahun sudah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan. Kendati sudah banyak kemajuan yang dicapai terutama dalam infrastruktur dan pemerataan pembangunan di daerah namun masih banyak pekerjaan rumah. Termasuk dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih gali lubang tutup lubang tahun depan.

Dalam postur tersebut, keseimbangan primer defisit sebesar Rp 78,3 triliun. Artinya pemerintah masih menarik utang baru untuk kembali membayar utang. 'Tingkat keseimbangan Primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp78,4 triliun,' kata Jokowi saat membacakan nota keuangan dan RAPBN 2018, Rabu (16/8).

Akan tetapi bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, kondisi sekarang sudah lebih rendah. Munculnya defisit keseimbangan primer, ketika defisit anggaran sudah lebih dari 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam postur RAPBN 2018 defisit 2,19% terhadap PDB atau Rp 325,9 triliun hingga pemerintah harus menarik utang baru agar belanja negara Rp 2.204,3 triliun bisa terpenuhi. Caranya pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 414,7 triliun.



Bila dibandingkan dengan postur 2017, maka jumlah SBN yang diterbitkan sedikit lebih rendah. Sesuai APBN Perubahan 2017, penerbitkan SBN mencapai Rp 467,3 triliun. Di mana asumsi defisit 2,92% tehadap PDB.

Diketahui jumlah utang pemerintah mencapai Rp 3.706 triliun hingga akhir Juni 2017. Jokowi menyatakan pemerintah akan mengelola utang secara hati-hati dan bijaksana.

'Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah. Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas,' tutur Jokowi, Rabu (16/8).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan sangat hati-hati dalam menjaga kesinambungan fiskal atau anggaran negara. Kebutuhan anggaran yang besar terjadi di masa pemerintah Jokowi karena langkah ekspansif yang dilakukan, untuk melakukan pembangunan hingga ke daerah. Tujuannya mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

'Meski dengan perluasan pembangunan yang ekspansif selama periode 2015-2017, rasio utang dan defisit terhadap PDB dijaga tetap terkendali; rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah 30 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen,' ujar Jokowi.

Pemerintah, lanjut Jokowi, juga akan terus mengurangi defisit primer sehingga kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga. Defisit primer ini menandakan pemerintah membayar cicilan utang lewat utang baru.

'Dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional,' kata Jokowi.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar