Menggantung Nasib Blok Masela

Selasa, 10 Mei 2016, 16:00:00 WIB - Ekonomi

Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan perkembangan sektor energi kepada anggota DPR Komisi VII saat Rapat Kerja di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Raker tersebut membahas perkembangan Blok Masela, Blok Mahakam, perkembangan harga BBM hingga mendengarkan penjelasan mengenai dana Ketahanan Energi. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nasib pengoperasian Blok Masela pasca keputusan pemerintah untuk membangun kilang pengolahan gas di darat (onshore) semakin tak jelas. Inpex Corporation dan Shell selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mengulur waktu untuk mengirimkan revisi Plan of Development (PoD).

Kabar terbaru, pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) menyampaikan Inpex baru akan mengirimkan revisi PoD fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) di darat pada Juni 2019 mendatang. Kepala Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, pengajuan revisi PoD tersebut bersamaan dengan revisi perpajakan (fiscal term) dan pembicaraan perpanjangan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) mengingat kontrak Blok Masela akan habis pada 2028.

Mundurnya penyerahan revisi PoD itu diduga merupakan bentuk kekecewaan Inpex yang sebelumnya sudah mengajukan PoD untuk pengembangan kilang di laut. Namun Taslim membantah hal itu.

Taslim mengatakan, mundurnya rencana Inpex dalam mengembangkan blok Masela ini terjadi karena permintaan Inpex sendiri dan bukan karena adanya intervensi dari pemerintah. 'Kalau dari Inpex-nya minta pada Juni 2019 baru akan submit PoD-nya, sebab akan jadi satu dengan kajian fiscal term dan PSC extension, karena plus ada perubahan kontrak,' kata Taslim di Jakarta, Selasa (10/5)

Taslim menjelaskan, perusahaan butuh waktu dua tahun untuk mengirim PoD baru, sebab dengan perubahan rencana dari offshore ke onshore mengakibatkan terjadinya perubahan desain secara radikal. Selain itu, perusahaan juga perlu menganalisis dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat sekitar mengingat fasilitas pengolahan yang akan dibangun di darat.

Dia menambahkan, kajian tersebut juga mencakup penentuan lokasi fasilitas LNG, dimana keputusannya akan diambil oleh KKKS melalui rekomendasi pemerintah. 'Beberapa kajiannya kalau sebelumnya di kapal, sekarang dipindahkan ke darat, maka mengubah konteks LNG-nya, serta juga fasilitas pendukung LNG dan juga masalah sosial, karena di laut tidak ada analisa mengenai tersebut,' jelasnya.

Taslim menyebutkan, dengan molornya PoD hingga 2019, maka keputusan. Investasi final (Final Investment Decision/FID) dalam pengembangan Blok Masela mundur ke tahun 2025. Padahal dalam kerangka waktu yang disusun Kementerian ESDM, FID semestinya sudah bisa diputuskan pada 2018.

Namun soal FID ditentukan tiga tahun menjelang kontrak Inpex bersifat kadaluarsa, pihak SKK Migas belum mau menjelaskan apakah Inpex akan diperpanjang kedepannya. 'Jadi soal split juga belum bisa dibahas saat ini, kami belum melihat angka keekonomiannya,' ujarnya.

Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan jika Inpex baru mengirimkan revisi rencana PoD pada 2019 maka pemerintah bisa mencari penggantinya. Dia menilai Pertamina layak masuk jika Inpex ogah-ogahan mengembangkan kilang di darat seperti yang diputuskan pemerintah.

'Saya berharap Pertamina yang mengambil alih. Tetapi tentu saja kita harus realistis terhadap kemampuan dan kesiapan Pertamina sendiri. Tetapi bila Pertamina tidak siap, akhirnya memang tidak ada cara lain, pemerintah harus memberikan insentif yang menarik bagi investor,' kata Gus Irawan kepada gresnews.com, Selasa (10/5).

Irawan menjelaskan, apabila menyangkut trust (kepercayaan-red), insentif itu menjadi tidak menarik, maka pemerintah harus menjamin untuk tetap konsisten bila sebuah keputusan sudah diambil. Dia menyebutkan, sejak awal kilang pengolahan gas Blok Masela adalah offshore.

Karena itulah, seluruh kajian, dokumen dan PoD adalah offshore. Mengubah PoD offshore ke PoD onshore, kata dia, pasti butuh waktu karena harus dimulai dari nol lagi. Disinilah, dia menilai, pemerintah tidak konsisten.

'Saya malah khawatir kejadian ini mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Yang pasti besar sekali opportunity loss yang kita harus tanggung dari sikap konsistensi pemerintah ini, karena proyek ini akan tertunda bisa sampai tiga tahun,' jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, operasional Blok Masela bisa tertunda lebih lama bila muncul banyak persoalan terkait tanah untuk kebutuhan proyek ini. 'Kita ikuti sajalah perkembangannya, bisa saja Inpex mundur,' ucap pria kelahiran 31 Juli 1964 itu.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar