Gross Split Titik Nadir Kedaulatan Negara atas Migas

Sabtu, 31 Desember 2016, 15:00:25 WIB - Ekonomi

Petugas mengoperasikan Rig CBM (Coal Bed Methane) di Sumur Energy Eksporasi Gas Metana Batu bara MU-004, Muara Enim, Sumatra Selatan, Minggu (11/12).(ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebulan terakhir tengah disibukkan dengan rencana perubahan sistem bagi hasil kontrak Migas (Production Sharing Contract/PSC), dari cost recovery menjadi gross split. Rencananya, perubahan itu akan diberlakukan pada Januari tahun depan, setelah aturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen).

Menanggapi rencana ini, Direktur Eksekutif Komaidi Notonegoro mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, ada berbagai aspek yang harus diperhatikan terkait skema gross split, mulai dari neraca keuangan negara, aktivitas hulu migas, keuntungan bisnis Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), hingga persoalan konstitusi.

"Terlepas dari kekurangan pada skema cost recovery, skema itu merupakan instrumen negara yang masuk ke dalam manajemen kegiatan hulu migas. Ini yang merupakan representasi Pasal 33 UUD 1945," kata Komaidi kepada gresnews.com, Jumat (30/12).

Namun demikian, jika skema gross split tetap akan diterapkan, Komaidi berpendapat, sebaiknya bersifat opsional, bukan mandatory. Menurutnya, meski gross split memungkinkan pihak K3S bertindak lebih leluasa, hal itu bukan jaminan bahwa gross split akan dinilai lebih menarik investor.



"Referensinya sudah ada, yakni Permen ESDM 37/2015. Di situ pemerintah juga menerapkan gross split untuk Migas Non Konvensional. Tapi apakah hasilnya bagus? Saya kira relatif tidak spektakuler. Jumlah Wilayah Kerja konvensional juga relatif stagnan," tutur Komaidi.

Komaidi menjelaskan, jika semua kontrak harus menggunakan skema gross split, hal itu dikhawatirkan akan membuat para investor ragu-ragu. Pasalnya, tanpa ada jaminan uang ganti rugi, sebagaimana yang kini berlaku dalam skema cost recovery. Sehingga belum tentu investor mau menanamkan modalnya di industri migas dalam negeri. Apalagi kondisi lapangan hulu migas berbeda satu sama lain. Karena itulah kebijakan gross split sebaiknya tidak dipukul rata.

"Bahwa sistem ini ada, silakan diterapkan karena UU Migas juga membolehkan itu. Tapi berikan pilihan kepada kontraktor, kira-kira mau menggunakan skema yang mana?" ujarnya.

Menurut Komaidi, sistem gross split lebih tepat diterapkan kepada kontrak-kontrak yang sudah berjalan, atau lapangan-lapangan yang sudah produksi. Hal itu disebabkan, selain resiko kerugian mereka relatif lebih minim, masing-masing pihak juga sudah tahu seberapa besar jumlah pendapatan yang bakal mereka terima.

Merujuk pada data yang dikeluarkan Fraser Institute pada 2015, ditinjau dari aspek kondusivitas investasi, Indonesia menduduki posisi ke-113 dari 126 negara, atau cuma satu tingkat di atas Timor Leste. Terkait hal itu, jika memang salah satu tujuan diterapkannya gross split adalah upaya untuk menarik investor, Komaidi menekankan pentingnya pemerintah melihat persoalan kebijakan itu secara komperehensif.

"Semoga Menteri dan Wakilnya paham benar terkait ini. Akan tidak baik jika pemahaman dan informasinya belum utuh, tetapi sudah ditetapkan sebagai kebijakan," katanya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar