Pertaruhan Pemerintah di Kasus Beras PT IBU

Sabtu, 29 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) berbincang dengan pengusaha beras saat mengunjungi Pasar Induk Cipinang, di Jakarta, Jumat (28/7). Pertemuan tertutup tersebut membicarakan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 tentang penetapan harga acuan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) dengan tuduhan menjual beras oplosan, beras subsidi yang dilabel sebagai beras premium dan menjual beras di atas harga eceran tertinggi ternyata menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, tuduhan-tuduhan itu belakangan semakin sulit dibuktikan.

Kasus tersebut juga berdampak pada terjadinya keresahan di kalangan petani, pengusaha penggilingan padi dan juga para pengusaha beras. Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, tuduhan yang diarahkan pemerintah kepada PT IBU dinilai tak memiliki kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum sangat penting bagi dunia usaha.

'Beras itu silakan saja kalau ada hukum silakan, cuma jangan sampai cara-cara yang kurang pas menyebabkan dunia usaha enggak percaya ini ada apa sebenarnya. Misalnya mau jual di atas Rp 9.000/kg, orang ketakutan. Padahal aturannya tidak seperti itu,' kata Iwantono dalam diskusi media di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (28/7).

Selain itu, tuduhan membeli gabah di atas harga pembelian pemerintah (HPP) justru dikatakan kartel lantaran memonopoli harga. 'Padahal HPP itu harga pokok pembelian dari Bulog di tingkat petani, kalau harga itu lebih rendah Rp 3.900 itu Bulog bisa beli di atas harga acuan itu. Tapi kalau di atas itu pemerintah harusnya happy karena membeli dengan harga baik,' tutur mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu.

Sutrisno Iwantono juga mengungkapkan, ada beberapa penyalahan kewenangan dalam kasus ini. Misalnya, adanya pelanggaran harga penjualan. Hal ini seharusnya menjadi tupoksi Kementerian Perdagangan selaku penerbit aturan terkait, bukan justru Kementerian Pertanian yang ikut menangani saat itu.

'Dalam hal ini yang mengeluarkan Permendag ini Mendag, tapi kok yang masuk dalam kasus ini Mentan dan sebagainya, seharusnya kan Kemendag,' kata Iwantono.

Selain itu, adanya tuduhan penipuan label pada kualitas beras yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam penggerebekan lalu, tak ditemui perwakilan dari BPOM. 'Padahal penanganannya di BPOM bukan di Menteri pertanian, di KPPU. BPOM periksa dulu, bener enggak ini,' tutur Iwantono.

'Kemudian adalah KPPU yang mau atur tata niaga. Loh, KPPU apa? Dia bukan regulator. KPPU itu ada tupoksinya jelas urusi persaingan. Misalnya melanggar harga Rp 9.000, yang keluarkan kan Kemendag. Janganlah isunya seksi terus diambil,' tambahnya.

Untuk itu, Ia berharap ke depan, pemerintah bisa menjalanÄ·an tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Adanya ketidakjelasan pada aturan dan hukum, dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah. 'Kita minta semua aparat kembali pada tupoksinya masing-masing,' tegas Sutrisno Iwantono.

Adanya kasus ini pun menimbulkan kekhawatiran pada dunia usaha untuk menjalankan bisnisnya. Hal tersebut bisa terlihat pada sepinya pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang selama 5 hari terakhir.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, dunia usaha bisa saja mulai resah dan khawatir bila pada akhirnya terjangkit kasus hukum serupa. Untuk itu, ia berharap jajaran pemerintahan bisa tegas dalam menjalankan aturan dan harus sesuai dengan tupoksinya. Kejelasan aturan dan kepastian hukum menjadi hal penting bagi kelangsungan dunia usaha.

'Silakan lakukan penindakan tapi tidak usah overexpose yang enggak perlu. Yang namanya kejahatan mau apa pasti ketemu kok, tapi asalkan sudah terbukti. Jika sudah, monggo gelar perkara. Ini belum apa-apa sudah diekspos,' ucap Haryadi dalam kesempatan yang sama.

'Jadi saya melihatnya kurang cermat. Tapi saya lebih concern kepada pelaku ekonomi ya, kan kita butuh ketenangan dan kepercayaan yang tinggi serta jangan sampai semua ini dirusak oleh hal-hal seperti ini. Kalau ini enggak dilakukan, orang bisa makin enggak percaya,' tutur Hariyadi.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar