Seperti diungkapkan Jokowi dalam peluncuran program tersebut, kebijakan pemerataan ekonomi itu bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan sumber daya manusia. 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jumat (21/4) lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan jurus barunya untuk menciptakan pemerataan ekonomi, di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan itu kembali ditegaskan Jokowi saat membuka peresmian Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Jokowi menuturkan, KEU 2017 ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. "Saya beberapa kali bertemu dengan ketua MUI beserta jajaran pengurus, berkaitan dengan keekonomian rakyat dan berkaitan dengan keekonomian umat," kata Jokowi.

Dalam menciptakan keekonomian rakyat, Jokowi menyebutkan, pemerintah akan merealisasikannya dengan program redistribusi aset dan reforma agraria, serta kemitraan. "Saya hanya ingin sedikit bercerita mengenai beberapa aset besar yang dulunya dimiliki dan dikuasai asing, misalnya Blok Mahakam yang dulunya dimiliki oleh Jepang, pada tahun lalu sudah diambil alih pemerintah dan diberikan kepada Pertamina," jelasnya.

Dari program tersebut, kata Jokowi, lahan-lahan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kecil, sebagai modal atau akses mendapatkan pembiayaan.

"Saya hampir setiap minggu ada di daerah, masuk kampung, saya tahu betul yang diinginkan oleh ekonomi di bawah, oleh petani, petambak kecil, nelayan kecil agar mereka bisa mendapatkan ekonomi dengan baik," kata dia.

Oleh karenanya, dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan bisa menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan. "Makanya kita terbitkan kebijakan pemerataan ekonomi, 2 hal besar pertama redistribusi aset dan reforma agraria, dan yang kedua kemitraan," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap pada KEU 2017 menghasilkan masukan-masukan atau pemikiran baru untuk pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. "Ini juga kami mohon agar dibahas agar kami dapat masukan uang detail sehingga kami tinggal panggil putuskan, dan laksanakan. Kami tunggu masukan untuk kepentingan rakyat," tukasnya.

Program pemerataan ekonomi itu sendiri mendapatkan sambutan positif dari Ketua Umum MUI KH Maruf Amin. Maruf menilai, pemerataan ekonomi memang sangat penting karena salah satu penyebab radikalisme adalah ketidakmerataan ekonomi. Terlebih ketika hal itu menyebabkan kecemburuan sosial.

"Bisa menimbulkan radikalisasi, bisa menimbulkan konflik sosial, bisa terjadi kesenjangan kecemburuan sosial oleh karena itu kesenjangan harus kita hilangkan, minimal kita perkecil, kita minimalkan," kata KH Maruf usai acara Forum Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Maruf berharap, dengan meningkatnya kemakmuran maka radikalisme akan hilang. Sehingga kemakmuran itulah yang haris diwujudkan. "Insya Allah, Insya Allah, kita ingin tidak ada lagi radikalisme itu sebab itu yang merusakkan persatuan dan keutuhan bangsa kebhinekaan juga," kata Maruf.

TIGA PILAR - Seperti diungkapkan Jokowi dalam peluncuran program tersebut, kebijakan pemerataan ekonomi itu bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan sumber daya manusia. Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional

Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.

Pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah. Sementara pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan pemerataan ekonomi ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.

"Saya optimistik pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk itu kita perlu merancang kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas," kata Darmin. 

BUKAN BAGI BAGI TANAH - Sementara itu, terkait distribusi aset dan reforma agraria, Presiden Joko Widodo mengatakan, sekarang ini ada 126 juta hektare bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektare. Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan.

Kalau di desa, di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan, menurut Presiden, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.

Sekarang ini, lanjut Presiden, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektare lahan, terdiri atas 12,7 juta hektare lahan hutan, ada 9 juta hektare lahan yang nantinya akan bisa dibagikan. Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. "Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya," tegas Presiden.

Mengenai skema pembagiannya, Presiden meminta agar dibicarakan secara rinci. Ia menekankan, bahwa kita harus tahu, produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjualbelikan. "Ini yang tidak boleh terjadi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, skema ini harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Presiden Jokowi menginginkan agar di dalam Kongres Ekonomi Umat dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, dengan demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan diputuskan untuk diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok.

Adapun yang berkaitan dengan kemitraan, Jokowi mengaku sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar.

"Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan," tegas Presiden.

Untuk itu, Jokowi memohon kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin agar ini dibahas dan juga dirumuskan, agar pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci, sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.

"Siapa sambung dengan siapa, produk apa sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan," kata Jokowi. (dtc)