Jurus Pemerataan Ekonomi Jokowi

Minggu, 23 April 2017, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MUI Ma´ruf Amin (tengah) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, Sabtu (22/4). Kongres Ekonomi Umat 2017 diselenggarakan dengan mengusung tema Arus Baru Ekonomi Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jumat (21/4) lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan jurus barunya untuk menciptakan pemerataan ekonomi, di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan itu kembali ditegaskan Jokowi saat membuka peresmian Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Jokowi menuturkan, KEU 2017 ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. "Saya beberapa kali bertemu dengan ketua MUI beserta jajaran pengurus, berkaitan dengan keekonomian rakyat dan berkaitan dengan keekonomian umat," kata Jokowi.

Dalam menciptakan keekonomian rakyat, Jokowi menyebutkan, pemerintah akan merealisasikannya dengan program redistribusi aset dan reforma agraria, serta kemitraan. "Saya hanya ingin sedikit bercerita mengenai beberapa aset besar yang dulunya dimiliki dan dikuasai asing, misalnya Blok Mahakam yang dulunya dimiliki oleh Jepang, pada tahun lalu sudah diambil alih pemerintah dan diberikan kepada Pertamina," jelasnya.

Dari program tersebut, kata Jokowi, lahan-lahan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kecil, sebagai modal atau akses mendapatkan pembiayaan.

"Saya hampir setiap minggu ada di daerah, masuk kampung, saya tahu betul yang diinginkan oleh ekonomi di bawah, oleh petani, petambak kecil, nelayan kecil agar mereka bisa mendapatkan ekonomi dengan baik," kata dia.

Oleh karenanya, dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan bisa menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan. "Makanya kita terbitkan kebijakan pemerataan ekonomi, 2 hal besar pertama redistribusi aset dan reforma agraria, dan yang kedua kemitraan," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap pada KEU 2017 menghasilkan masukan-masukan atau pemikiran baru untuk pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. "Ini juga kami mohon agar dibahas agar kami dapat masukan uang detail sehingga kami tinggal panggil putuskan, dan laksanakan. Kami tunggu masukan untuk kepentingan rakyat," tukasnya.

Program pemerataan ekonomi itu sendiri mendapatkan sambutan positif dari Ketua Umum MUI KH Maruf Amin. Maruf menilai, pemerataan ekonomi memang sangat penting karena salah satu penyebab radikalisme adalah ketidakmerataan ekonomi. Terlebih ketika hal itu menyebabkan kecemburuan sosial.

"Bisa menimbulkan radikalisasi, bisa menimbulkan konflik sosial, bisa terjadi kesenjangan kecemburuan sosial oleh karena itu kesenjangan harus kita hilangkan, minimal kita perkecil, kita minimalkan," kata KH Maruf usai acara Forum Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Maruf berharap, dengan meningkatnya kemakmuran maka radikalisme akan hilang. Sehingga kemakmuran itulah yang haris diwujudkan. "Insya Allah, Insya Allah, kita ingin tidak ada lagi radikalisme itu sebab itu yang merusakkan persatuan dan keutuhan bangsa kebhinekaan juga," kata Maruf.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar