JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam empat tahun ke depan. Namun target tersebut dinilai Rukun Tani Indonesia terlalu ambisius. Target tersebut diragukan akan terlaksana,  tanpa dibarengi redistribusi tanah untuk mencetak sawah baru. Sehingga impor pangan disektor beras dapat dihentikan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada April hingga Agustus 2014, Indonesia masih mengimpor beras hingga 676.227 ton. Angka impor ini dianggap tidak wajar mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kesuburan tanah cukup bagus. "Sampai saat ini Menteri Pertanian belum melakukan gebrakan maksimal menangani impor beras," kata Ketua Rukun Tani Indonesia, Rudi Cas Rudi dalam keterangannya, Selasa (17/2).

Faktor penyebab Indonesia masih menjadi pengimpor beras, karena beberapa faktor. Pertama, derasnya ahli fungsi lahan pertanian berbasiskan tanaman pangan menjadi perumahan, infrastruktur dan pabrik. Tidak terjaminnya ekonomi rumah tangga petani skala kecil, khususnya di desa-desa yang membuat petani menjual tanahnya dan mencari pekerjaan lain. Kedua, pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian tidak untuk pengembangan industri pangan, tetapi industri perkebunan komersil seperti sawit dan karet.

Disektor sawit ekspansinya sudah mencapai 7,8 juta hektar pada 2008. Luasnya ekspansi perkebunan sawit ini disebabkan investasi yang masuk ke Indonesia disektor perkebunan sawit tidak dibatasi. Bahkan perluasaan perkebunan sawit ini telah menjadikan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria dan kerusakan alam yang hebat, akibat dari pembabatan hutan untuk perkebunan sawit.

Sementara untuk menutupi impor beras sebesar 676.227 ton pemerintah Jokowi-JK hanya perlu mencetak sawah seluas 150.272,6 hektar. Dengan perkiraan hasil panen satu hektar sawah adalah sebesar 4,5 ton dengan tiga kali panen dalam setahun. Total jumlah beras yang dihasilkan dari luas sawah cetak baru mencapai 2.030.853,6 ton selama satu tahun. "Jika dibandingkan dengan luas sawit yang mencapai 7,8 juta hektar maka luas untuk mencetak sawah 120.000 hektar sangat kecil," tuturnya.

Atas dasar kondisi di atas, Ketua Rukun Tani Indonesia menyerukan kepada Pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementerian lainnya melakukan redistribusi tanah dalam rangka mencetak sawah agar impor pangan pada beras dapat dihentikan.

Kemudian menjamin pasar produksi pertanian yang sehat dengan mengurangi impor dan meningkatkan produksi pertanian, serta mengembangkan teknologi pertanian organik dalam pengolahan pertanian, khususnya pertanian padi sehingga petani-petani di Indonesia tidak ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menargetkan mewujudkan swasembada pangan yang akan dicapai dalam kurun waktu sekitar 4-5 tahun mendatang.  Beragam cara ditempuh untuk merealisasikan target tersebut. Bahkan Jokowi mengaku tak segan-segan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika gagal mencapai target swasembada pangan. "Pemerintahan juga memperkuat dari sisi dukungan anggaran," tegas Jokowi saat membuka Jakarta Food Security, lima hari yang lalu.

BACA JUGA:
Tags