Lampu Kuning Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Kamis, 13 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan (kiri) didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (kedua kiri) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin (kanan) saat Rapat Paripurna DPR ke-30 masa persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP 2018. (ANTARA)

GALI LUBANG TUTUP LUBANG - Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan agar pemerintah untuk tidak terlibat pada pola gali lubang tutup lubang guna memenuhi anggaran untuk menggenjot infrastruktur. Taufik mengatakan, kondisi perekonomian global yang belum membaik, berpotensi mempengaruhi ekonomi tanah air.

Hal itu seperti mulai membaiknya kondisi perekonomian Amerika Serikat, isu akan dinaikkannya suku bunga The Fed oleh Bank Federal, hingga masalah krisis Timur Tengah yang berpengaruh pada harga minyak dunia.

"Kalau itu menjadi semacam kenyataan, tentu akan berpengaruh pada ekonomi kita. Perlu pencermatan dengan tren turunnya harga minyak dunia, yang berpengaruh pada penerimaan negara yang semakin kecil," kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7), seperti dikutip dpr.go.id.

Politisi F-PAN itu juga mengingatkan, defisit anggaran yang mendekati 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) harus mendapat perhatian dari pemerintah. "Ini sudah lampu kuning. Artinya, beban utang kita harus menjadi semacam catatan khusus. Kerja keras harus dilakukan tidak hanya DPR saja, tapi juga pemerintah, supaya jangan sampai terjadi pola gali lubang tutup lubang," imbuh Taufik.

Agar pola itu tidak terjadi, Taufik meminta pemerintah mengoptimalkan fungsi program-program melalui pembangunan infrastruktur, namun dengan tidak menggunakan sumber anggaran dari utang. Pemerintah seharusnya menggunakan anggaran sesuai kemampuan APBN. Taufik juga berharap pemerintah menggenjot program padat karya yang menyentuh sektor riil.

Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan peluang lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat kembali merangkak naik. Kesenjangan ekonomi masyarakat pun diharapkan bisa ditekan. "Khusus masalah kesenjangan ekonomi ini, saya mengusulkan pada optimalisasi dana desa. Dana desa sebetulnya memiliki kedahsyatan untuk bisa mengangkat dan mengurangi kesenjangan di masyarakat, asal prinsip penggunaan anggaran dana desa itu betul-betul juga digunakan untuk program padat karya," tegas Taufik.

Agar program ini dapat berjalan dengan efektif, ia mengharapkan optimalisasi peran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp70 triliun di APBN, perlu adanya panduan dari pemerintah, guna memaksimalkan dana itu.

"Dana desa mempunyai multiplier effect. Jangan sampai membangun desa, tapi sumber dayanya dari desa lain, bahkan di luar kota. Jika sumber dayanya dari daerah lain, tidak akan berimbas pada masyarakat setempat. Pemerintah tidak perlu merisaukan kesenjangan ekonomi, jika dana desa terserap efektif," kata Taufik.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun meminta pemerintah memaksimalkan sektor penerimaan pajak, guna menyokong anggaran tahun mendatang. Keberhasilan program pengampunan pajak pada tahun ini, bisa menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak.

"Database wajib pajak yang didapatkan pada pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dimanfaatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di luar PNBP. Tapi jangan kemudian meningkatkan target penerimaan pajak, yang dikejar masyarakat menengah ke bawah yang memiliki Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)," ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar