Lampu Kuning Pengelolaan Anggaran Pemerintah

Kamis, 13 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan (kiri) didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (kedua kiri) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin (kanan) saat Rapat Paripurna DPR ke-30 masa persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP 2018. (ANTARA)

MANAJEMEN UTANG BURUK - Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut menyoroti nota perubahan APBNP 2017. Fadli mengaku heran dengan tata kelola utang pemerintah. Pasalnya, pada 19 Mei 2017 lalu, dalam penjelasan mengenai kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah menyampaikan, defisit anggaran hanya akan mencapai Rp330,2 triliun, atau 2,42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Anehnya, belum berselang dua bulan, pada naskah RAPBN-P 2017 pekan lalu proyeksi defisit itu berubah drastis menjadi Rp 397,2 triliun, atau mencapai 2,92 persen terhadap PDB.

Selisih proyeksi defisit Rp67 triliun, kata dia, bukanlah angka yang kecil. "Kenapa hanya dalam tempo kurang dari dua bulan, perhitungan yang dibuat pemerintah cepat sekali berubah? Lebih aneh lagi, meskipun proyeksi defisit untuk tahun 2017 berubah drastis, namun proyeksi defisit 2018-2020 dalam nota APBN-P ternyata tetap dipertahankan, tak diubah, padahal logisnya kan harusnya ikut berubah. Kita jadi bertanya mengenai kredibilitas penyusunan anggaran ini," kata Fadli, seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (12/7).

Terus meningkatnya defisit anggaran yang mencapai 2,92 persen, Fadli memastikan hal itu sudah pasti akan ditutup dengan utang. Dan tambahan utang baru pasti lebih besar dari defisit, karena selalu disertai tambahan rencana investasi yang dibiayai utang. Inilah yang menurut Fadli, telah membuat jumlah utang pemerintah terus membesar.

"Dalam catatan saya, selama 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, utang Indonesia telah bertambah Rp1.062 triliun. Pertambahan ini hampir sama dengan pertambahan jumlah utang periode kedua pemerintahan Presiden SBY, yang pada 2009-2014 mencapai Rp1.019 triliun. Artinya, pertumbuhan utang pemerintah saat ini bisa dikatakan luar biasa. Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi," tegas Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, pada akhir 2014, utang Indonesia tercatat masih Rp2.604,93 triliun. Tapi pada akhir Mei 2017 lalu, jumlahnya telah menyentuh Rp3.672,33 triliun. Di tengah defisit anggaran yang kian membesar, utang yang akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019 jumlahnya juga cukup besar, masing-masing mencapai RpRp390 triliun dan Rp420 triliun.

"Dan itu baru menghitung utang jatuh tempo, belum jika kita memperhitungkan pembayaran bunga utang tiap tahun. Sebagai gambaran, bunga yang dibayar pada 2016 adalah sebesar Rp182,8 triliun. Pada 2017 ini, pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp221,2 triliun. Bisa dibayangkan tingginya beban utang," kata Fadli dengan nada khawatir.

Sayangnya, lanjut Fadli, pemerintah selama ini selalu menutup-nutupi pertumbuhan luar biasa utang dengan dalih rasionya terhadap PDB masih kurang dari 30 persen. Selama ini rasio utang terhadap PDB memang masih bergerak pada level 27-28 persen. Namun, membandingkan utang dengan PDB bisa manipulatif, karena mestinya jumlah utang pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah sendiri, bukan terhadap PDB.

PDB menggambarkan pendapatan total seluruh pelaku ekonomi di suatu negara, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, hingga orang asing. Jadi, nilai PDB tak mencerminkan pendapatan asli pemerintah. Apalagi rasio pajak Indonesia terhadap PDB juga tergolong kecil, hanya berada pada kisaran 11 persen. Sehingga, membandingkan utang dengan PDB bisa manipulatif, karena tak menggambarkan kemampuan riil perekonomian kita.

Fadli mengatakan, seharusnya utang dibandingkan terhadap pendapatan pemerintah sebagaimana tercantum dalam APBN. "Jika kita bandingkan, pada 2012 rasio pendapatan nasional terhadap total utang kita masih berada di angka 67,6 persen. Namun pada 2017, rasionya tinggal 43,6 persen. Rasio pendapatan terhadap utang terus-menerus turun. Ini mestinya dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan," jelas Fadli.

Ironisnya, meski situasi anggaran saat ini sebenarnya mencemaskan, tapi ia belum melihat pemerintah telah dan akan mengevaluasi secara serius proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini telah terbukti banyak mangkrak karena ketiadaan anggaran. "Dulu pemerintahan SBY berutang karena kondisi fiskal tertekan akibat aneka beban subsidi, mulai dari BBM, listrik dan lain-lain. Agak lucu, sesudah pemerintah mencabut berbagai subsidi, kita masih saja harus menambah utang karena kegagalan pemerintah mengelola dan membuat prioritas belanja anggaran," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar