Janji-Janji LRT Ratu Prabu

Rabu, 10 Januari 2018, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Pembangunan proyek LRT di Jakarta (ANTARA)


SIKAP PEMERINTAH - Menyikapi rencana PT Ratu Prabu ini, pemerintah pusat tampaknya masih menunjukkan sikap hati-hati. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya belum pernah mendengar pembangunan proyek LRT Ratu Prabu. Ia pun enggan menanggapi hal tersebut. 'Apalagi itu? Saya belum pernah dengar,' kata Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (8/1).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta sejumlah syarat kepada PT Ratu Prabu. Budi Karya menjelaskan, pemerintah dengan senang hati memang membuka kesempatan besar kepada bagi swasta yang ingin membangun infrastruktur. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tak hanya mengandalkan uang negara.

'Kalau namanya infrastruktur kaitannya dengan swasta pasti pemerintah memberikan privilege, memberikan kepada mereka untuk berinvestasi. Karena apa? Kita memang butuh dana-dana swasta, dan kita ingin bangkitkan swasta,' kata Budi Karya.

Namun untuk rencana pembangunan LRT yang digagas oleh Ratu Prabu ini, Budi Karya mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, Budi Karya meminta agar pembangunannya dilakukan secara bertahap. 'Kalaupun mau dibangun itu lakukan secara bertahap. Dimulai dari tempat-tempat yang paling ekonomis,' kata Budi Karya.


Selain itu, dirinya juga meminta untuk adanya kepastian pendanaan dalam proyek ini. Yang terakhir dirinya meminta agar Ratu Prabu menggandeng perusahaan transportasi dalam membangun proyek LRT ini. Pasalnya, Ratu Prabu bukanlah perusahaan di sektor transportasi.

'Ratu Prabu karena bukan merupakan perusahaam transportasi, dia harus berkolaborasi dengan pihak yang memang menangani itu. Jadi kalau nanti ada satu proposal paling tidak ada tiga yang saya minta harus ditambahkan. Kita mau cepat, kita laksanakan, tapi bertahap, ada partner sebagai operator, dan ketiga musti bersama financing,' pungkasnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan juga mengajukan tiga syarat jika PT Ratu Prabu berniat membangun Light Rail Transit (LRT). Hal pertama yang harus disiapkan oleh Ratu Prabu adalah teknologi yang ramah lingkungan.

'Pertama, semua teknologi yang dibawa harus ramah lingkungan. Misalnya Tiongkok, kalau teknologinya bagus, kenapa enggak?,' kata Luhut di kantornya, Senin (8/1).

Kedua, dalam pembangunannya harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing. 'Harus gunakan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Memang, dalam 3-4 tahun pertama masih banyak yang dari dia (asing) karena kualitas vokasi kita untuk operasional training kan jelek. Itu kan terjadi bukan hanya 1-2 tahun ini tapi sekian puluh tahun. Sekarang sedang kita perbaiki,' ujar Luhut.

'Nah dalam 3-4 tahun ini dia harus membuat training atau pendidikan ini, siapapun dia, karena kalau kita mengandalkan orang Indonesia sendiri nanti enggak selesai, karena memang kan (pembantu proyek) harus selesai sesuai schedule,' lanjutnya.

Menurut Luhut, pihak yang berinvestasi, dalam hal ini Ratu Prabu memiliki tanggung jawab jika nantinya diberi wewenang untuk mengerjakan proyek tertentu. Dalam jangka waktu tertentu harus selesai.

'Ketiga, harus bisa hulu ke hilir dan transfer teknologi. Misalnya tadi ada nikel, nikel jadi stainless dan berbagai produk lainnya yang nilai tambahnya jadi 100 kali lipat,' tambahnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar