Diplomasi Sawit Jokowi di KTT G20

Minggu, 09 Juli 2017, 13:00:00 WIB - Ekonomi

Presiden Joko Widodo diantara kepala negara dan ibu negara anggota G20 (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tak hanya untuk memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota. Jokowi juga menggunakan forum tersebut untuk melakukan diplomasi sawit khususnya ke negara-negara Eropa agar tak lagi melakukan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy Brey, di Hamburg Messe, lokasi penyelenggaraan KTT G-20, Jerman, Jumat (7/7) siang waktu setempat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, dalam kesempatan itu, presiden kembali menyampaikan concern terhadap kampanye negatif yang terus dilakukan oleh Eropa terhadap produk sawit Indonesia.

"Presiden meminta bantuan Spanyol untuk memberikan treatment yang fair kepada produk kelapa sawit Indonesia," kata Retno Marsudi seperti dikutip setkab.go.id.

Perbincangan antara Jokowi dan Mariano memang terfokus pada masalah kerja sama dalam konteks industri strategis. "Ini karena Indonesia dan Spanyol sudah memiliki kerja sama untuk industri strategis sejak dari tahun 1976, dan kemudian meningkat pada hal-hal yang mendapatkan keuntungan bagi Indonesia antara lain bahwa Bandung saat ini sudah ditetapkan menjadi pusat assembling untuk produk airbus defence and space untuk kawasan atau pasar Asia Pasifik," kata Retno.

Permintaan agar Eropa menghentikan kampanye hitam atas sawit Indonesia juga disampaikan Jokowi saat bertemu PM Belanda Mark Rutte di Hotel Steigenberger, Hamburg, Jerman, Sabtu (8/7). Dalam pertemuan, Jokowi menggarisbawahi, kelapa sawit Indonesia terus mengalami kampanye negatif di Eropa.

"Baru-baru ini, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi mengenai sawit dan deforestasi. Penjelasan Indonesia sebelum resolusi sama sekali tidak diperhatikan," ucap Presiden.

Walaupun diakui resolusi tersebut sifatnya tidak mengikat bagi eksekutif, namun Jokowi menegaskan, Indonesia merasa khawatir kampanye hitam dan diskriminasi tersebut akan merugikan ekspor sawit Indonesia. "Saya meminta kiranya Belanda dapat memberlakukan secara fair ekspor sawit Indonesia ke Eropa," tutur Jokowi.

Indonesia memang sedang mati-matian mengatasi berbagai hambatan atas produk sawitnya untuk masuk ke Eropa. Delegasi Indonesia pada pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) juga meminta UE agar memperhatikan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Perdagangan Dody Edward menyampaikan kepada delegasi UE bahwa Indonesia adalah pemasok terbesar minyak sawit untuk UE. "Oleh karenanya sangat menyesalkan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke UE," kata Dody, pada forum yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Rabu (5/7), seperti dikutip kemlu.go.id.

Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Resolusi Sawit dan Deforestasi (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest) yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada April 2017, yang mendiskriminasi produk minyak sawit dengan produk minyak nabati lainnya. "Resolusi tersebut tidak tepat, dan UE perlu mengakui upaya keras Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan," tambah Dody Edward.

Delegasi UE menyampaikan bahwa resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak mengikat terhadap badan eksekutif Komisi Eropa, dan secara hukum tidak mengharuskan Komisi Eropa untuk menindaklanjutinya dengan perumusan suatu produk hukum yang mengikat. Namun Dody Edward berpandangan bahwa resolusi tersebut semakin mempertegas kampanye negatif minyak sawit di UE.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar