Jokowi juga menggunakan forum tersebut untuk melakukan diplomasi sawit khususnya ke negara-negara Eropa agar tak lagi melakukan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tak hanya untuk memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota. Jokowi juga menggunakan forum tersebut untuk melakukan diplomasi sawit khususnya ke negara-negara Eropa agar tak lagi melakukan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy Brey, di Hamburg Messe, lokasi penyelenggaraan KTT G-20, Jerman, Jumat (7/7) siang waktu setempat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, dalam kesempatan itu, presiden kembali menyampaikan concern terhadap kampanye negatif yang terus dilakukan oleh Eropa terhadap produk sawit Indonesia.

"Presiden meminta bantuan Spanyol untuk memberikan treatment yang fair kepada produk kelapa sawit Indonesia," kata Retno Marsudi seperti dikutip setkab.go.id.

Perbincangan antara Jokowi dan Mariano memang terfokus pada masalah kerja sama dalam konteks industri strategis. "Ini karena Indonesia dan Spanyol sudah memiliki kerja sama untuk industri strategis sejak dari tahun 1976, dan kemudian meningkat pada hal-hal yang mendapatkan keuntungan bagi Indonesia antara lain bahwa Bandung saat ini sudah ditetapkan menjadi pusat assembling untuk produk airbus defence and space untuk kawasan atau pasar Asia Pasifik," kata Retno.

Permintaan agar Eropa menghentikan kampanye hitam atas sawit Indonesia juga disampaikan Jokowi saat bertemu PM Belanda Mark Rutte di Hotel Steigenberger, Hamburg, Jerman, Sabtu (8/7). Dalam pertemuan, Jokowi menggarisbawahi, kelapa sawit Indonesia terus mengalami kampanye negatif di Eropa.

"Baru-baru ini, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi mengenai sawit dan deforestasi. Penjelasan Indonesia sebelum resolusi sama sekali tidak diperhatikan," ucap Presiden.

Walaupun diakui resolusi tersebut sifatnya tidak mengikat bagi eksekutif, namun Jokowi menegaskan, Indonesia merasa khawatir kampanye hitam dan diskriminasi tersebut akan merugikan ekspor sawit Indonesia. "Saya meminta kiranya Belanda dapat memberlakukan secara fair ekspor sawit Indonesia ke Eropa," tutur Jokowi.

Indonesia memang sedang mati-matian mengatasi berbagai hambatan atas produk sawitnya untuk masuk ke Eropa. Delegasi Indonesia pada pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) juga meminta UE agar memperhatikan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Perdagangan Dody Edward menyampaikan kepada delegasi UE bahwa Indonesia adalah pemasok terbesar minyak sawit untuk UE. "Oleh karenanya sangat menyesalkan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke UE," kata Dody, pada forum yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Rabu (5/7), seperti dikutip kemlu.go.id.

Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Resolusi Sawit dan Deforestasi (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest) yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada April 2017, yang mendiskriminasi produk minyak sawit dengan produk minyak nabati lainnya. "Resolusi tersebut tidak tepat, dan UE perlu mengakui upaya keras Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan," tambah Dody Edward.

Delegasi UE menyampaikan bahwa resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak mengikat terhadap badan eksekutif Komisi Eropa, dan secara hukum tidak mengharuskan Komisi Eropa untuk menindaklanjutinya dengan perumusan suatu produk hukum yang mengikat. Namun Dody Edward berpandangan bahwa resolusi tersebut semakin mempertegas kampanye negatif minyak sawit di UE.

PERANG DAGANG - Sebelumnya, terkait resolusi ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutnya sebagai strategi perang dagang Uni Eropa terhadap indonesia. Yang jelas, kata Enggar, Kemendag sudah menyampaikan keberatan kepada Menteri Perdagangan UE saat bertemu di Manila, Filipina. Resolusi tersebut, menurut dia, erat kaitannya dengan persaingan dagang tak sehat. "Masalah sawit sekarang kalau bicara deforestasi, apa bedanya sawit dengan minyak nabati lain? Apa bedanya dengan vegetable oil di Eropa?" kata Enggar.

Jika tudingan diarahkan soal lingkungan, Enggar juga mempertanyakan standar lingkungan minyak nabati lain yang juga menggusur tegakan hutan. "Kami menuntut vegetable oil juga harus punya standar yang sama, kami tidak takut. Pemerintah dan pengusaha tidak main-main, karena semua punya komitmen bersama untuk sama-sama bisa sustainable," tegas Enggar.

"Itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah enggak ada double standard di sana, apakah tidak ada kepentingan dagang di sana? Disalurkan melalui Parlemen Eropa, ini yang saya sampaikan protes," katanya lagi.

Diungkapkannya, tudingan tersebut tidak berdasar. Sawit Indonesia sendiri sudah menerapkan standar lingkungan berkelanjutan lewat ISPO. Sawit juga selama ini jadi penggerak petani rakyat dan industri kecil menengah.

"Bahwa kami keberatan, kita sudah melalukan sustainable seperti ISPO dan sebagainya, ini akan ganggu perjanjian kita dengan UE kalau hal-hal seperti ini didiamkan, kita sekarang juga sampaikan ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil, menyatakan mari kita konsentrasi dan bantu UKM, tapi langkah ini tidak mencerminkan hal itu," jelas Enggar.

Dia melanjutkan, jika memang resolusi tersebut bisa jadi genderang perang dagang yang bisa saja dibalas Indonesia. "Kalau terjadi retaliation (pembalasan) apakah ini bukan perang dagang. Anda minta jangan perang dagang tapi Anda memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standard, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan (standar) SLVK, tapi tidak semua. Parlemen kami pun bisa lalukan hal yang sama," ucapnya.

Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia bersama dengan Malaysia, menguasai 85% pangsa pasar sawit dunia. Negara yang menolak sawit, menurutnya, malah merugi lantaran sawit memang selama ini lebih murah dibanding minyak nabati lain. "Indonesia dan Malaysia itu 85% pasar market dunia, dan (menguasai) 95% pasar Asia. Bayangkan itu, kalau kita tidak kirim stok ekspornya, meninggal itu," ucap Enggar.

Dia menuturkan, tak bisa dipungkiri, resolusi tersebut juga bakal merusak hubungan tatanan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang selama ini sudah terjalin dengan baik. "Kalau hal ini dilaksanakan itu mengganggu perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan kita. Sebab semangat yang ada di kita bicara small medium enterprise (UKM), semangat free trade," ungkapnya.

Dia melanjutkan, jika resolusi ini benar-benar diterapkan, tentunya Uni Eropa sendiri yang memulai perdagangan tak sehat dengan Indonesia. "Kalau ini terjadi, apa yang kita sepakati dalam berbagai pembicaraan mengenai perang dagang, Anda memulai ini. Urusan dalam negeri masing-masing tolong diselesaikan," jelas Enggar.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga telah menggandeng Malaysia untuk menyelesaikan masalah tudingan-tudingan miring atas sawit tersebut. "Kan kita sama-sama (dengan Malaysia). Market share kita dan Malaysia di dunia itu 85%, daripada kita sendiri-sendiri. Kita berdualah sama-sama dengan Malaysia menghadapi tuntutan ini," pungkas Enggar.

TAKUT TERSAINGI - Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, produk Eropa takut tersaingi oleh produksi Indonesia. JK mengungkapkan, sawit produksi Indonesia selama ini selalu dijegal oleh berbagai pihak lewat beragam isu, mulai dari sisi kesehatan sampai sisi lingkungan.

Dulu, kata JK, ada penelitian yang menyatakan sawit asal Indonesia mengandung kolesterol tinggi. Pernah juga ada isu kalau sawit Indonesia tidak ramah lingkungan dan membunuh satwa liar di sekitar perkebunan.

"Dulu ada penelitian yang menganggap sawit itu tinggi kolesterolnya. Setelah itu dibantah dengan penelitian itu tidak benar, jadi tidak ada masalah lagi. Itu kira-kira tahun 90an. Jadi waktu itu ada joint effort antara Indonesia dan Malaysia untuk mengadakan penelitian di beberapa universitas, termasuk di Amerika. Pernah juga ada masalah-masalah seperti kesehatan dan sebagainya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).

Menurut JK, minyak sawit produksi RI saat ini bersaing dengan produk-produk minyak nabati keluaran Eropa, seperti minyak biji matahari, kedelai, zaitun, dan lain-lain.
"Karena minyak sawit itu menyaingi minyak-minyak nabati yang diproduksi di Eropa. Ini memang harus di-counter (dilawan) lagi oleh negara penghasil sawit, kita berdua, yaitu Indonesia dan Malaysia," katanya.

"Oleh karena itu ada suatu forum tetap antara Indonesia dengan Malaysia untuk membahas hal ini untuk membikin counter-nya (perlawanannya) dan diplomasi. Oleh karena itu diplomasi untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka khawatirkan itu tidak benar," kata JK. (dtc)