JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan memahami Komisi XI DPR RI yang belum bisa menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebab, pembahasan PMN akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), dimana pertama kalinya pemerintahan baru membahas APBN-P.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perlunya persetujuan PMN oleh DPR karena perusahaan BUMN diperkirakan akan membutuhkan suntikan modal di bulan Mei. Kemudian pada bulan Agustus, Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan dimana perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk induk APBN.

"Kita memahami kekhawatiran Komisi XI, karena pemerintahan ini baru pertama kalinya membahas APBN-P," kata Bambang, Jakarta, tadi malam.

Bambang menambahkan dalam nota keuangan APBN, terdapat belanja infrastruktur yang sifatnya belanja murni sebesar Rp280 triliun. Menurutnya belanja infrastruktur tersebut nilainya lebih besar dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun belanja infrastruktur yang diperlukan untuk kebutuhan berbagai daerah itu juga belum dinilai cukup. Sehingga belanja infrastruktur tidak mungkin diserahkan kepada swasta atau BUMN.

Dia mencontohkan proyek Tol Trans Sumatera, dimana pemerintah sudah membuka tender kepada pihak swasta, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengintervensi melalui PMN yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero). Kemudian suntikan modal untuk PT KAI (Persero) untuk membuka jalur kereta di pulau Kalimantan dan Sulawesi.

"Anggaran infrastruktur besar untuk kedaulatan energi. Sehingga tidak mungkin diserahkan kepada pihak swasta," kata Bambang.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan paradigma pemerintahan saat ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dimana pada pemerintahan sebelumnya banyak berencana proyek-proyek di daerah tetapi belum terealisasi. Oleh karena itu salah satu program pemerintah saat ini mendorong pembangunan di seluruh Indonesia melalui peran BUMN.

Dia mencontohkan seperti penugasan BUMN Karya dalam menggarap ruas jalan tol dan terminal ferry di pelabuhan Merak dan Bakauheni. Untuk pembangunan jalan tol Indralaya-Palembang sepanjang 400 Kilometer, pada awalnya pemerintah membuka tender namun tidak ada yang tertarik. Maka pemerintah menugaskan BUMN untuk mengerjakan proyek tol tersebut. Kemudian perbaikan terminal ferry dan dermaga Merak-Bakauheni dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kendaraan penyeberangan menjadi 8000 kendaraan perhari.

Menurutnya secara keseluruhan PMN khusus BUMN Karya sebesar Rp50 triliun sangat membantu untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya untuk pembangunan transmisi listrik di Sumatera. Menurut Bambang pemerintah bisa saja memperoleh modal melalui right isu (penambahan saham) tanpa pengajuan PMN, tetapi saham pemerintah akan terdilusi oleh saham publik.

Dia mencontohkan seperti perusahaan BUMN terbuka (Tbk) yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jika Waskita tidak mendapatkan PMN maka akumulasi profit selama lima tahun hanya sebesar Rp6,5 triliun, tetapi jika mendapatkan PMN maka dapat menyelesaikan proyek-proyek dan menghasilkan profit sebesar Rp18 triliun. "Tentunya pemerintah juga akan mendapatkan pajak dan dividen," kata Rini.

Selain itu, Rini juga mencontohkan seperti pembangunan pelabuhan di wilayah Timur yang akan digarap oleh PT Pelindo IV (Persero). Dimana proyek pembangunan pelabuhan menghabiskan anggaran sebesar Rp2 triliun, anggaran tersebut masuk ke anggaran belanja Kementerian Perhubungan. Namun jika anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran belanja Kementerian Perhubungan maka anggaran maksimum hanya sebesar Rp2 triliun, padahal masih banyak pelabuhan yang harus dibangun.

Maka dari itu, Rini mengaku berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar mengajukan PMN untuk bisa meleverage pembangunan pelabuhan-pelabuhan dengan dana sebesar Rp6 triliun. Menurutnya dengan cara tersebut dapat menjalankan  program yang mendorong infrastruktur hingga ke wilayah Timur Indonesia.

"Saya mohon dengan sangat agar Komisi XI DPR RI untuk bisa melihat PMN secara keseluruhan karena pemerintah ingin membangun di seluruh Indonesia. Cara seperti itu dapat berdampak terhadap pemerataan dan penyerapan tenaga kerja," kata Rini.

BACA JUGA:
Tags