JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) belum lama ini mengklaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada di tiga komoditas pangan, yakni cabai, bawang dan beras. Alasannya dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pemerintah tidak lagi melakukan impor terhadap ketiga komoditas tersebut, sebab stok yang dimiliki melimpah.

Namun hal itu ditolak oleh DPR. Menurut  DPT bahwa stock yang berlimpah bukan ukuran swasembada, sebab swasembada ditentukan oleh kontuinitas hasil produksi.

Komisi IV DPR RI Hamdani menegaskan bahwa stock yang berlimpah hanya dapat mengamankan harga dan jumlah barang di pasar dalam jangka pendek. Stock yang melimpah juga tidak berkolerasi dengan kemajuan sektor pertanian. Sebab swasembada bukan hanya persoalan menghitung keamanan stock dalam jangka waktu pendek, namun lebih kepada program pertanian untuk jangka panjang.

"Hasil produksi pertanian berkelanjutan yang melimpah lebih penting ketimbang hanya menghitung stok," ujarnya melalui pesan yang diterima gresnews.com, Kamis (27/10).

Selain itu, Hamdani juga mengaku menemukan hal yang berbeda dari klaim Kementan di lapangan. Menurutnya, stok beras di lapangan masih belum mencukupi. Dirinya bahkan mendengar bahwa akan ada impor beras untuk menutupi kekurangan stok beras yang ada di masyarakat.

"Saya tidak yakin stok beras itu aman," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, ia meminta pemerintah lebih bekerja keras mewujudkan swasembada. Menurutnya sektor pertanian merupakan sektor yang sangat kompleks. Diperlukan supply chain management meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Dimana berarti dari hulu sampai hilir semuanya harus dipastikan aman.

Untuk itu pemerintah perlu menggaransi keamanan sektor pertanian dengan bekerja lebih keras lagi. Sebab roadmap swasembada pangan tidak boleh diinterpretasikan hanya jangka pendek dan pemerintah harus lebih visioner dalam mewujudkannya.

STOK BERAS AMAN - Dikonfirmasi soal ini, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Hasil Sembiring mengaku kaget bahwa stok beras dinilai kurang. Menurutnya hasil beras dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan tahun ini sudah mencapai swasembada sehingga tidak benar apabila dikatakan stok beras kurang.

"Berbeda dengan data yang kita punya, sampai sekarang stok beras kita cukup bahkan berlebih," ujar Hasil Sembiring kepada gresnews.com, Kamis (27/10).

Ia juga menepis pernyataan Hamdhani terkait rencana impor beras, menurutnya pemerintah memang melakukan impor tetapi itu pada tahun lalu. Pada tahun ini, pemerintah tidak akan melakukan impor sebab produksi beras yang ada telah meningkat pesat dibandingkan tahun lalu sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

"Impor beras tahun lalu saja masih tidak terpakai di gudang dan jumlahnya mencapai 2 juta ton lebih," ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan neraca beras tahun 2015 diperoleh ketersediaan beras surplus 10,25 juta ton beras. Mengingat perhitungan neraca beras sudah termasuk penyerapan beras PSO dan komersial Bulog 2015 sebesar 2,7 juta ton, maka ketersediaan surplus beras di masyarakat telah mencapai 7,55 juta ton. Jika menghitung sebaran surplus beras di masyarakat 7,55 juta ton, diperoleh sebaran stok berada di produsen 4,85 juta ton atau 64,21 persen dengan sebaran di pedagang 1,83  juta ton atau 24,29 persen dan di konsumen 0,87 juta ton beras atau 11,5 persen.  

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan adanya peningkatan produksi beras yang cukup signifikan. Data tersebut berdasarkan luas areal tanam padi pada bulan Juli hingga September 2016 mencapai 1 juta hektare, jumlah tersebut meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 500.000 hektar. Jika panen gabah per hektar mencapai 6 ton, maka produksi gabah nasional mencapai 6 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 3 juta ton beras sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat sebesar 2,6 juta ton beras per bulan.

"Yang pasti stok beras aman dan kita sudah swasembada" ujar Sembiring memastikan.

BACA JUGA: