Triliunan Dana Panas Bumi Tak Terpakai

Selasa, 21 Juli 2015, 13:00:00 WIB - Ekonomi

Petugas memeriksa instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 5 yang berkapasitas 1 x 35 MW di Garut, Jawa Barat, Minggu (5/7) (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tak banyak yang tahu, pemerintah ternyata sudah lama menyediakan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pengembangan energi panas bumi, energi ramah lingkungan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Nama dari dana tersebut adalah geothermal fund atau dana panas bumi. Jumlahnya juga tidak sedikit, ada sekitar Rp5 triliun.

Sebagaimana diketahui, potensi energi panas bumi Indonesia adalah yang terbesar di dunia yaitu mencapai sekitar 29 GigaWatt, dan dari potensi sebanyak itu, baru 5 persen saja yang digunakan. Pengembang panas bumi, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta dapat meminjam geothermal fund itu untuk melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi.

Sayangnya, dana itu selama ini tak terjamah. Belum ada pengembang yang memanfaatkannya. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Direktur Panas Bumi, Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yunus Safeulhak mengatakan, sebagian orang mungkin ada yang salah persepsi mengenai geothermal fund atau dana panas bumi ini. 'Dikira hanya ada satu, padahal dua,' katanya kepada gresnews.com, Selasa (21/7).

Yunus menjelaskan, saat ini ada dua dana yang ditujukan untuk pengembangan panas bumi. Pertama, dana panas bumi yang dialokasikan khusus oleh Menteri Keuangan dan ditempatkan di PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kementerian Keuangan menyerahkan dana ke PIP selaku selaku operator pelaksanaan investasi pemerintah untuk dikelola.



Dana ini dialokasikan khusus dari APBN untuk mendorong pengembangan panas bumi. Tujuannya agar dana itu bisa dipinjam untuk melakukan upaya peningkatan data panas bumi di Indonesia melalui kegiatan eksplorasi. Dana ini merupakan dana investasi pemerintah yang sifatnya penugasan (mandatory), yaitu di luar investasi reguler pemerintah ke PIP.

Kedua, dana dari APBN untuk Kementerian ESDM, yang antara lain dialokasikan untuk Direktorat Panas Bumi di Direktorat Jenderal EBTKE. 'Yang kedua ini, fund dari Kementerian ESDM. DIPA-lah istilahnya. Dana itu sedang diminta, diusulkan Kementerian ESDM ke DPR. Dan itu besarannya nggak segede kayak mereka,' katanya.

Yunus menjelaskan, pemerintah mulai mengalokasikan geothermal fund ke PIP ini mulai sekitar tahun 2012. Saat ini jumlah dana geothermal fund sekitar Rp5 triliun. Sayang, dana sebesar itu tidak terjamah selama ini karena syarat dan prosedurnya peminjamannya yang berat.

'Sekarang mungkin besarannya sudah Rp5 triliun, tapi belum ada yang melakukan peminjamanan. Padahal yang berminat melakukan peminjaman banyak,' ujar Yunus.

Yunus mengatakan, PIP belakangan diputuskan dibubarkan oleh pemerintah. Selanjutnya aset PIP, termasuk di dalamnya ada geothermal fund, dialihkan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. PT SMI adalah sebuah Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang digadang-gadang menjadi bank infrastruktur atau lembaga pembiayaan infrastruktur khusus bernama Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar