JAKARTA, GRESNEWS.COM - Impor minyak jenis Sonangol yang sudah mulai didatangkan ke Indonesia, diduga memiliki sejumlah kejanggalan dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Mulai dari sistem bisnis, diskon harga, dan penempatan kilang. Pemerintah dianggap kecolongan dan tertipu iming-iming harga murah diawal.

Keanehan mulai terlihat dari sistem bisnis yang seharusnya G to G, belakangan diproses menjadi B to B. "Sonangol EP itu seharusnya ditangani dengan Pertamina ISC tetapi dilempar ke Pertamina Energi Service (PES) Singapura," kata Pengamat Energi Yusri Usman saat kepada Gresnews.com, Rabu (3/6).

Keanehan bertambah saat beredar surat Sonangol EP kepada Pertamina Energi Service Singapura yang menyatakan tak ada diskon pembelian, semua berdasar harga pasaran. Padahal, di awal pembelian minyak Sonangol telah dijanjikan diskon sebesar 15 persen.

"Ini berbeda dengan saat penandatanganan perjanjian dengan Wapres," katanya.

Tim Reformasi Migas juga semula menyatakan pendistribusian minyak ini harus masuk Balongan. Namun pada akhirnya minyak digeser ke Cilacap. Padahal tiap kilang tak bisa sembarangan dimasuki minyak, harus terlebih dulu dianalisa tingkat crude minyak tersebut.

"Minyak itu tidak bisa sembarangan masuk karena dapat merugikan kilang, terbukti saat ini kita harus menambah biaya lagi," ujar Yusri.


Yusri menyayangkan Tim Reformasi Migas dan penegak hukum yang tidak melakukan penyelidiki dulu sampling minyak sonangol sebelum didatangkan ke Indonesia. Tidak adanya analisa tingkat crude minyak, menurutnya dapat menjadi persoalan pidana dan harus diusut. Ia pun mempertanyakan Tim Reformasi Migas yang tak menemukan kejanggalan tersebut.

Padahal, penyelidikan harus dituntaskan sedetail mungkin, siapa dalang di balik jual beli Sonangol. Setelahnya, temuan harus ditindak lanjut oleh penegak hukum baik kepolisian, KPK dan kejaksaan.

"Opini publik akan mengarah pada kenaikan harga BBM akibat permainan ini. Penegak hukum dapat mengambil contoh secara tersembunyi, karena kita tak bisa percaya sepenuhnya pada Pertamina," katanya

Ia memperingatkan harus ada batas volume crude yang ditoleransi. Pemerintah tak boleh hanya terkecoh pada diskon dan harga murah di awal. Sebab, dari harga murah tersebut sudah pasti ada permainan yang akan diambil.

Anggota Komisi VII M. Suryo Alamy menambahkan, untuk mengusut semua kejanggalan pada migas, Komisi VII DPR RI  berencana akan membentuk Panja Migas dan Minerba. "Minggu ini Panja Migas akan mulai rapat," katanya kepada Gresnews.com, Rabu (3/6).

Panja ini dibentuk guna menyelidiki kasus-kasus migas yang dicurigai bermasalah. "Kita punya tujuan dan target kerja, sekian bulan harus dapat mengusut sekian kasus," katanya.

BACA JUGA: