JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah terus mendorong distribusi ekonomi untuk mengatasi kesenjangan antara Jawa dan luar Pulau Jawa. DPR beranggapan ketimpangan pembangunan Jawa dan Non Jawa masih terlalu lebar sehingga hal itu harus menjadi perhatian.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Heri Gunawan menilai pemerintah selama ini hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Sementara aspek pemerataan ekonomi kurang mendapat perhatian sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.

Heri menilai, pembangunan antara Jawa dan luar Jawa masih terdapat gab yang cukup tajam. Menurutnya, realisasi investasi untuk di luar Jawa masih sangat minim untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hal itu disebabkan investasi yang masih terpusat di Jawa.

"Data per September 2016, realisasi investasi masih terpusat di Jawa meskipun investasi di luar Pulau Jawa sedikit meningkat yaitu menjadi sekitar Rp203,2 triliun," ujar Heri Gunawan, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Heri mendorong agar pemerintah terus memperbaiki tata kelola khususnya sistem perizinan yang terus disederhanakan untuk mendorong arus investasi. Dia menambahkan, soal perizinan tidak hanya di pemerintah tingkat pusat. Namun hal harus ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah.

Selama ini, imbuh Heri, hubungan pusat- daerah masih belum terpadu sehingga langkah kebijakan pusat pun masih sering terganjal direalisasikan di daerah.

"Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik. Masih banyak daerah-daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat," ungkap Heri.

Selain itu, dia juga melihat adanya peluang pemerintah untuk menggenjot investasi di daerah. Soal program Tax Amnesty yang banyak menuai pujian karena keberhasilannya itu, menurut Heri bisa mendorong arus investasi di tingkat daerah.

"Kalau program amnesty pajak dapat berjalan dengan baik, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan itu sebagai kebutuhan investasi, terutama untuk sektor-sektor produktif khususnya di luar Jawa," pungkasnya.

PERUBAHAN ORIENTASI - Sementara itu, Direktur Eksektif Centre Budget for Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap wajar ketimpangan distribusi ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Menurut Uchok, jumlah penduduk Jawa yang padat mengharuskan porsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terpusat ke Jawa ketimbang luar Pulau Jawa.

Meski demikian, dia melihat perubahan orientasi pembangunan oleh pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya ada perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan investasi di luar Jawa melalui pembiayaan lainnya.

"Misalnya Dana otonomi daerah untuk menurunkan ketimpangan, dan dana Desa juga sebagai keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa," kata Uchok.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim ada kenaikan investasi di luar Jawa. Dia mengungkapkan nilai investasi di luar pulau Jawa dari tahun sebelumnya naik 14,2 persen.

Menurut data BKPM realisasi investasi di luar Jawa mengalami peningkatan  dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, realisasi investasi luar Jawa sebesar Rp248.7 triliun atau setara dengan 45,6 persen. Sedangkan pada 2016, BKPM mancatat realisasi investasi luar Jawa Rp284,1 triliun atau setara dengan 46,4 persen.  

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai peningkatan realisasi investasi itu karena adanya komitmen pemerintah untuk mendistribusi investasi ke tingkat daerah. Pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot oleh pemerintah belakangan ini, kata Lembong membawa arus investasi ke luar Jawa menjadi bergairah.

"Proyek pemerintah di luar pulau Jawa mendorong swasta terlibat proyek di Luar Jawa," kata Lembong beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:
Tags