Selama ini Kementerian Pertanian selalu mengklaim terjadi surplus padi, namun Wapres Jusuf Kalla justru menyatakan perlu impor untuk menjaga stok pangan. Diduga ada skandal mark up data produksi padi.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Amran Sulaiman selama ini selalu menyatakan terdapat peningkatan produksi padi hingga 2,6 juta ton, bahkan berencana menghentikan impor dan mulai melakukan ekspor pada tahun 2015 ini. Namun, bertepatan dengan peringatan Hari Tani, di luar dugaan Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menjelaskan pemerintah berencana untuk mengimpor beras sejumlah 1,5 juta ton untuk persediaan akhir 2015 dan awal 2016. Lalu siapa yang patut dipersalahkan atas kenyataaan yang kontradiktif ini?

Wapres Jusuf Kalla menyatakan, impor beras dari Thailand ini akan menyuplai kebutuhan beras di Bulog. Mengingat, kini Bulog hanya memiliki 1,7 juta ton cadangan beras yang terdiri dari beras premium dan medium. Langkah mengimpor beras dilakukan lantaran kekhawatiran akan musim kemarau berkepanjangan.

"Jika tidak mau krisis pangan, maka harus impor beras. Kami tidak boleh gambling (spekulasi) dengan stok beras," kata JK sebelum menuju New York, Amerika Serikat, saat transit di Bandar Udara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/9) pagi.

Menanggapi ketidakkonsistenan ini, pengamat pangan Andreas Santoso menyatakan walaupun Kementan menyatakan stok beras naik selama Oktober 2014-Maret 2015 sebanyak 2,6 juta ton, namun harga beras selalu naik dalam delapan bulan terakhir. Padahal secara logika, jika tak terdapat masalah dengan stok dan produksi nasional maka harga tak akan naik.

"Jadi memang menurut saya yang dilakukan pemerintah tak bisa dihindari, memang harus dilakukan impor," katanya kepada gresnews.com, Minggu (26/9).

Jika langkah impor tak dilakukan maka konsekuensinya akan berimbas kepada seluruh rakyat Indonesia. Dimana stok beras akan menurun, dan produksi terbatas maka ancamannya akan terjadi krisis, harga beras sangat melesat pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016.

Menurut data Kementan, produksi padi pada Oktober 2013-Maret 2014 sebanyak 41,3 juta ton, naik menjadi 43,9 juta ton selama Oktober 2014-Maret 2015. Namun data ini malah menjadi pertanyaan besar, jika data tersebut benar, maka mengapa bisa terjadi lonjakan harga dan kekurangan pasokan?

"Kementan menyatakan produksi meningkat luar biasa sampai 4,7 ton. Tapi kenyataannya berlainan, ini membuktikan data yang ada di Kementan tidak betul! Ada kesalahan produksi data!" katanya.

Seharusnya pemerintah memutuskan kebijakan berdasarkan data yang ada di Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun sayangnya, jika berpedoman pada data Kementan maka rakyat Indonesia akan menghadapi resiko pangan luar biasa.

ADA PERBEDAAN DATA DENGAN REALITA - Sebagai lembaga yang menduduki posisi penting dalam menyediakan pangan, Kementan tak seharusnya menyediakan data yang dapat mengakibatkan kebijakan menjadi kacau balau. Di satu sisi Kementan menyatakan beras berlebih dan akan menghentikan impor namun nyatanya impor yang dilakukan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Perlu diketahui, tahun lalu Indonesia juga mengimpor beras sebanyak 1,225 juta ton. Namun hal itu dikarenakan produksi padi pada 2014 minus, atau mengalami penurunan sebesar 0,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan angka dari BPS, produksi padi pada 2014 sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling atau 450 ribu ton lebih rendah dari produksi 2013. "Jangan-jangan tahun ini produksi kita malah lebih rendah dari pada tahun lalu," ujar Andreas.

Ia mencurigai terjadi skandal mark up data produksi untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu sehingga menyebabkan kebijakan pangan kacau dan harga beras yang meningkat drastis. Dalam hal ini petani pun ikut menderita lantaran mereka berada dalam kondisi konsumer netto, tak memiliki cadangan beras. Karena saat panen raya menjual semua berasnya sehingga kini harus membeli kembali dengan harga lebih tinggi.

Atas kekacauan ini, Andreas menyatakan Kementan lah yang paling bertanggung jawab lantaran semua data diproduksi oleh mereka. Sedang, BPS hanya bekerja mengomplilasi dan menerbitkan data. "Ke depan seharusnya perhitungan didasarkan pada data yang betul," ujarnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPR Hamdhani menyatakan kemungkinan Kementan mengemukakan peningkatan produksi pertanian lantaran alasan khusus. Namun melihat angka anggaran Kementan yang besarnya mencapai Rp32,7 triliun di APBNP 2014 Komisi IV pun meminta Kementan memiliki target tertentu yang memperkuat kementerian agar anggaran terserap dengan baik.

"Apalagi ditambah alat traktor 60 ribu dan pompa air yang sudah didistribusikan ke masyarakat, jadi meskipun musim kemarau seharusnya masih ada daerah yang bisa panen raya," katanya kepada gresnews.com, Minggu (26/9).

Namun, ia pun tak menampik kebutuhan impor memang harus dilakukan lantaran masih ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Saat ini, El Nino sedang menghadang, dan terjadi tingkat kebakaran yang tinggi di berbagai daerah Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan kekeringan dan musim tanam yang berubah.

"Tapi saya harap ke depannya bisa mengurangi, 2-3 tahun mendatang jangan impor, akan kami pantau terus janji swasembada pangannya," tutupnya.

PANEN RAYA DI KARAWANG - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Sulaiman bersama Plt Bupati Karawang Cellica Nurachadiana dan pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan panen raya padi dan memberikan bantuan benih kepada petani di Desa Mekar Asih, Kecamatan Banyu Sari, Karawang, Jumat (25/9).

Dalam kesempatan ini, Amran menegaskan bahwa di masa pemerintah Jokowi-JK yang usianya hampir 1 tahun, pemerintah belum melakukan impor beras (beras umum). Ia yakin produksi gabah yang dihasilkan di 2015 melimpah.

"Alhamdulillah, Ini karena stok beras kita melimpah. Buktinya surplus produksi gabah di daerah Karawang cukup besar yakni 550.000 ton. Ini hasil yang luar biasa," tutur Mentan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9).

Padi yang dipanen dan diberikan kepada petani tersebut merupakan padi yang dihasilkan IPB yakni varietas IPB 3S. Pengembangan budidaya padi tersebut bekerjasama antar Kementerian Pertanian dengan IPB dan Pemerintah Daerah Karawang dalam rangka pengoptimalan pencapaian swasembada beras.

Lahan yang digunakan yakni sekitar 500 hektar dan padi yang akan di panen sekitar 7 hektar dengan tingkat produksi yang dihasilkan rata-rata 9,4 ton per hektar.

Bupati Karawang Cellica menyampaikan, surplus gabah yang dihasilkan di Kabupaten Karawang sampai saat ini di tahun 2015 sebesar 550.000 ton. Dengan potensi padi yang sedang dikembangkan bersama IPB dan surplus gabah tersebut, Ia yakin stok gabah atau beras nasional di tengah gejolak musim kemarau panjang saat ini, masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan beras sampai tahun 2015.

"Saya berharap varietas ini bisa dikembangkan dan dapat menjadi bibit yang akan dikembangkan di beberapa tempat lain di Indonesia," kata Amran.

Menurut Amran saat ini tim peneliti IPB yang telah menghasilkan varietas IPB 3S, sudah menyediakan sejumlah varietas lain yang sudah tahan terhadap setiap kondisi.

"Pada kondisi kering sudah disediakan Varietas IPB 10S yang memeiliki keunggulan dan tahan atas musim kering, dan ini sudah disiapkan oleh pihak peneliti IPB,"ujar Mentan.

Sementara untuk musim penghujan, Mentan mengakui bahwa saat ini juga IPB sudah disediakan varietas tahan terhadap banjir. "Varietas impara 30S," ujarnya.

Semua varietas benih padi tersebut kedepannya akan di didistiribusikan ke sejumlah tempat yang ada di seluruh titik yang ada di seluruh Indonesia. "Untuk di daerah karawang sendiri saya meminta untuk segera melakukan penanaman lagi jangan berlama-lama lagi, harus segera," kata Amran.

Hadir dalam panen raya padi tersebut Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kol. Inf. Sutjipto, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Hasil Sembiring, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini dan Pakar Ekonomi Pertanian IPB, Hermanto Siregar, Pakar Budidaya Pertanian Ernan Rustiadi.(dtc)