Mengangkat Lagi Wacana Haji untuk Danai Infrastruktur

Minggu, 06 Agustus 2017, 12:00:00 WIB - Ekonomi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat Sembilan di Jakarta, Sabtu (5/8). Diskusi tersebut mengusung tema "Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat". (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Niat pemerintah untuk menginvestasikan dana haji ke dalam proyek infrastruktur sepertinya belum pudar. Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Merdeka Barat Sembilan di Jakarta, Sabtu (5/8) yang mengusung tema 'Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat'.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menggunakan dana kelolaan haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dana haji dinilai memiliki jangka waktu panjang dan cocok untuk pembiayaan infrastruktur.

Bambang menjelaskan, awalnya dana kelolaan haji disimpan di perbankan. Kemudian, Kementerian Agama bersama Kementerian Keuangan menyepakati agar dana haji bisa masuk ke sukuk. 'Jadi untuk obligasi negara syariah kan private placement bisa untuk menutupi defisit anggaran,' kata Bambang.

Dia mengatakan, dana kelolaan haji bisa masuk ke investasi seperti surat berharga syariah negara (SBSN) berbasis proyek dengan underlying asset. 'Jadi memang harus aman dan dijamin oleh negara. Lalu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki strategi untuk menempatkan dana ke sukuk yang langsung ke project financing,' jelas dia.

Berdasarkan data Kementerian Agama saldo penempatan keuangan haji per 30 Juni 2017 tercatat Rp96,26 triliun dan dana abadi umat Rp3,05 triliun. Jadi total dana kelolaan adalah Rp99,34 triliun. Penempatan keuangan haji di surat berharga negara syariah (SBSN) Rp36,7 triliun dan produk perbankan Rp62,64 triliun.

Dari data Bappenas, pembiayaan proyek menggunakan Sukuk Negara sudah dimulai sejak 2013 yakni Rp800 miliar untuk Rel Jalur Ganda Cirebon-Kroya. Kemudian pada 2014 Rp1,5 triliun untuk pembangunan rel jalur ganda Cirebon-Kroya (lanjutan), Manggarai Jatinegara dan Asrama Haji di beberapa provinsi.

Pada 2015 pembiayaan proyek melalui sukuk negara mencapai Rp7,1 triliun untuk pembangunan Rel KA di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Sumatera. Lalu jalan dan jembatan di beberapa Provinsi hingga infrastruktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN), asrama gaji dan kantor urusan agama.

Kemudian dana senilai Rp13,67 triliun digunakan pada 2016 untuk pembangunan Rel KA di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera. Kemudian jalan dan jembatan di beberapa provinsi hingga infrastruktur PTKIN Asrama Haji dan Kantor urusan agama.

Tahun ini dana yang digunakan sebesar Rp16,77 triliun untuk pembangunan rel KA, jalan dan jembatan dan pengelolaan sumber daya air di beberapa provinsi hingga asrama haji. Bambang menyebutkan, usulan kriteria potensi proyek yang bisa dibiayai Sukuk adalah pembangkit listrik yang sudah memiliki Power Purchase Agreement, Bandara, proyek KPBU hingga halan tol.

'Investasi tidak dilakukan dengan penyertaan langsung melainkan lewat investasi syariah dengan underlying asset yang feasible, bankable dan berisiko rendah,' tutur mantan Menteri Keuangan itu.

Menurut Bambang, jika investasi yang dilakukan dari dana tersebut optimal, tak menutup kemungkinan membuat ongkos naik Haji jadi lebih murah. Dia menjelaskan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah beroperasi penuh dan bisa berinvestasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi calon jemaah haji.

'Dengan imbal hasil yang lebih besar, Pak Menteri Agama mengatakan bahwa calon jemaah haji kita bisa dapat manfaat besar dan bisa mengurangi biaya. Selain itu juga bisa mendapatkan dukungan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik di Mekkah maupun lokasi lainnya,' ujarnya.

Bambang menjelaskan, investasi dana haji paling cocok melalui sukuk atau surat berharga syariah yang nantinya untuk membiayai proyek infrastruktur. Bambang mengatakan yang terpenting di dalam prinsip syariah adalah ketika melakukan pembiayaan dengan underlying asset yang jelas,

Maksudnya, yang dijaminkan adalah proyek itu sendiri. Bambang menjelaskan untuk sukuk dan surat berharga syariah negara (SBSN) dengan berbagai seri memiliki imbal hasil di atas deposito. Saat ini Kementerian mematok rata-rata imbal hasil dari deposito di kisaran 6%. Sedangkan untuk SBSN rata-rata 8%-9%. 'Ini bisa lebih tinggi imbal hasilnya dari sekedar simpan di deposito perbankan termasuk perbankan syariah,' ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar