Mimpi LRT DKI Jakarta

Sabtu, 06 Januari 2018, 12:00:00 WIB - Ekonomi

Pekerja mengerjakan pembangunan proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/12). PT Industri Kereta Api (Persero) yang merupakan penyedia sarana kereta Light Rail Transit (LRT) untuk wilayah akan membangun 31 train set (186 car) dengan nilai sindikasi pembiayaan proyek sebesar 4,050 triliun rupiah dan ditargetkan selesai pada Desember 2018. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta punya sebuah mimpi besar untuk membangun jaringan transportasi Light Rapid Transit (LRT) senilai Rp405 triliun untuk jaringan sepanjang 400 kilometer. Mimpi itu hadir setelah PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), sebuah perusahaan migas yang melirik investasi di sektor transportasi, datang dengan proposal tersebut. PT Ratu Prabu sendiri melirik sektor transportasi karena industri hulu migas yang tengah lesu

Untuk mewujudkan rencana itu, Presiden Direktur PT Ratu Prabu Energi B. Bur Maras, Jumat (5/1) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta dan bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rencananya membangun LRT dengan panjang lebih dari 400 kilometer (km) yang terbagi ke tiga fase.

Bur Maras mengungkapkan, kebutuhan investasi untuk pembangunan LRT sepanjang 400 km sekitar Rp 405 triliun. 'Keseluruhan 400 km lebih, karena Jakarta besar dan masih diperlukan lagi. Rp 405 triliun untuk 400 km lebih,' ujarnya .

Bur Maras mengungkapkan, pembangunan LRT sepanjang 400 km terbagi ke dalam 3 fase. Fase pertama terdiri dari 9 jalur (line) mulai dari line A-I. Fase kedua terdiri dari line J-M dan fase ketiga terdiri dari line N-Q. 'Fase pertama secara teknisnya 9 line, semua dipasang serentak kita pasang,' katanya.



Line A membentang dari Karawaci sampai Jalan Sultan Agung, line B dari Jalan Raya Serpong sampai Bandara Soekarno Hatta, line C dari Bendungan Hilir sampai Kampung Bandan, line D dari Bandara Soekarno Hatta sampai Cawang, dan line E dari Jalan Joglo Raya sampai Gelanggang Olahraga. Kemudian, berlanjut di line F dari Cikunir sampai Selamat Sempurna (Pluit), line G dari Antasari sampai Depok, dan Line I dari Dufan menuju Bintara.

Kemudian di fase kedua terdapat 4 jalur, line J dari nasional 1 (Kapuk Muara) sampai Bintara Permai, line K dari Tentara Pelajar sampai Kemang Raya, line L dan M direncanakan menuju Pulau Reklamasi.

Terakhir fase ketiga, dimulai dari line N Jalan Otto Iskandar Dinata menuju Depok, line O dari Jalan Nasional 2 sampai Jalan Pajajaran Bogor, line P dari Jalan R.E Martadinata di Jakarta Utara sampai Cikunir, dan line Q direncanakan dari Depok menuju Jalan Raya Bogor.

Dalam pertemuan dengan Sandiaga, Bur Maras menuturkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta merestui pembangunan LRT ini. Bahkan Sandi meminta proyek ini bisa dimulai secepatnya. 'Pak Sandi anjurkan secepat mungkin mulai, karena enggak perlu dana pemerintah,' tuturnya.

Dia juga menjelaskan alasan dibalik rencana membangun LRT. Sekitar 10 tahun lalu, Bur Maras membutuhkan waktu 3 jam untuk pergi dan pulang kantor dari Pondok Indah ke Sudirman. 'Dulu pergi kerja 1,5 jam, 1,5 jam pulang. 10 tahun lalu rumah Pondok Indah. Waktu ini banyak betul hilang,' ujar Bur Maras.

Melihat dari negara maju lainnya, transportasi massal juga menjadi tumpuan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Bur Maras menambahkan, rencana ini sudah diperhitungkan sejak 5 tahun lalu. Bahkan ia juga sudah membayar konsultas asal Amerika Serikat (AS) Bechtel Corporation untuk melakukan studi pembangunan LRT sepanjang 400 km tersebut. Tak ketinggalan, ia juga menggunakan jasa konsultan ternama dari Eropa dan juga Australia. 'Semua US$ 10 juta untuk kajian,' tuturnya.

Terkait dana, Sandiaga Uno mengatakan, tidak ada dana dari Pemrpov DKI Jakarta yang digunakan untuk proyek tersebut. 'Kalau kemarin mereka menyampaikan dananya dari grup mereka sendiri dan akan menggalang dana dari luar negeri juga, dari China dan Korea maupun dari Jepang. Ternyata tidak diperlukan pendanaan baik dari PSO maupun dari segi capex oleh kami. Jadi yang diperlukan hanya sebuah kebijakan saja,' tegasnya.

Nantinya pihak Ratu Prabu akan berperan menjadi kontraktor, investor, sekaligus operatornya. Sementara Pemprov hanya akan mendukung dengan menyediakan regulasi yang dibutuhkan.

'Nanti itu kewenangan dari Kementerian perhubungan dan BPTJ. Karena ini menyangkut tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Jabodetabek. Ini yang lagi dikaji, kita belum memiliki kajian secara komprehensif. Nanti kajian ini apa yang harus dilakukan Pemprov DKI, apa yang harus dilakuakn oleh swasta dan apa yang harus dilakukan kementerian terkait,' tandasnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar