JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian program "BBM satu harga" di seluruh pelosok tanah air baru mencapai 12 titik dari rencana 54 titik di tahun 2017. Program BBM satu harga yang direalisasikan dengan membangun lembaga penyalur BBM di kabupaten yang harga BBM-nya masih mahal masih menghadapi banyak kendala.

Program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia pada akhir 2016 itu sebelumnya ditargetkan akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik di 148 kabupaten seluruh Indonesia. Sebanyak 54 titik dibangun di tahun 2017, 50 titik pada tahun 2018, dan 46 titik lainnya di tahun 2019. Namun realisasi hingga 1 Juni 2017 ini baru beroperasi  di 12 titik.

Ke 12 lokasi itu adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu Nias Selatan, Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah Mentawai, Sumatera Barat;  Kec. Karimun Jawa,  Jepara Jawa Tengah; Kecamatan Raas,  Sumenep Jawa Timur;  Kecamatan Labuhan Badas  Sumbawa, NTB;  Kecamatan Waingapu  Sumba Timur, NTT;  Kecamatan Long Apari Mahakam Hulu, Kalimatan Timur;  Kecamatan Wangi-wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren,  Sorong Selatan, Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Morotai, Maluku Utara;  Kecamatan Distrik Paniai Barat,  Paniai, Papua dan di  Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Sujatmiko per tanggal 1 Juni 2017 memang baru beroperasi sebanyak 12 titik di 12 kabupaten. "Namun pertengahan atau akhir Juni bisa bertambah lagi. BBM satu harga berjalan efektif dan terus mengalami kemajuan," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya harga BBM di 12 kabupaten tersebut ada yang mencapai hingga Rp. 18 ribu per liter. Namun sekarang harganya sesuai ketetapan Pemerintah sebagaimana yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Pertamina.

"Sekarang bisa beli dengan harga seperti di SPBU Pertamina yaitu Rp6.450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp. 5.150 per liter untuk Solar," papar Sujatmiko seperti dikutip esdm.go.id, Minggu (4/6).

Sebelumnya, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Aturan itu memerintahkan bahwa proses pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia dimulai  1 Januari 2017.

Jenis BBM yang termasuk dalam kategori  aturan  tersebut adalah jenis solar, minyak tanah bersubsidi dan  premium penugasan. Rantai mekanisme distribusi BBM satu harga dilakukan oleh  badan usaha penerima penugasan, penyalur dan konsumen.

Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini  menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) untuk pemenuhan BBM satu harga.

Sedang besaran kuota penugasan P3JBT tahun 2017 untuk Pertamina adalah sebesar 16.310.000 kilo liter (KL) yang terdiri atas minyak tanah (kerosene) 610.000 KL dan minyak solar 15.700.000 KL. Sedangkan AKR Corporindo mendapatkan kuota 300.000 KL untuk jenis minyak solar. Sehingga total kuota penugasan P3JBT tahun 2017 sebesar 16.610.000 KL.


HADAPI BANYAK KENDALA - Sebelumnya Direktur PT Pertamina (Persero), saat dijabat Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa pelaksanaan program BBM Satu Harga diseluruh Indonesia memiliki banyak hambatan. Salah satu kendala yang perlu diatasi adalah tingginya biaya jalur distribusi dari Sabang sampai Merauke.

"Mewujudkan (kebijakan) Satu Harga BBM di seluruh Indonesia merupakan langkah yang tidak mudah," ujar  Dwi Soetjipto di UGM  Januari lalu.

Kendala lainnya, adalah krisis harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Sementara kapasitas produksi minyak mentah Indonesia selama ini tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya hingga saat ini Indonesia masih memerlukan impor minyak sekitar
15 persen dari total kebutuhan minyak bumi dalam negeri yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Produksi minyak mentah Indonesia tercatat hanya sekitar 1,07 juta barel per hari. disisi lain kapasitas kilang domestik baru mampu memproduksi minyak sebesar 800.000 barel perhari.

Untuk itu Pertamina, kata dia, akan mengoptimalkan enam paket strategi untuk mendorong percepatan pemberlakuan Satu Harga BBM secara nasional. Yakni meningkatan bisnis di hulu migas, mendorong efisiensi produksi, revitalisasi kilang minyak, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pemasaran, serta mendorong kinerja keuangan.

Menurutnya dari program efisiensi  diperkirakan bisa berkontribusi meningkatan laba bersih Pertamina, mencapai $1,83 miliar pada semester I 2016, atau naik 221 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu dengan Rencana Induk Pengembangan Kilang dan Grass Root Refinery, Pertamina juga memproyeksikan ketahanan dan kemandirian energi nasional, serta membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor produk BBM pada 2023.

BACA JUGA:
Tags