JAKARTA, GRESNEWS.COM - Upaya pemerintah untuk memerangi kartel daging sapi dinilai telah gagal total. Pasalnya, dalam kasus penandatanganan kerjasama antara Perum Bulog dengan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) dinilai sebagai bentuk "penyerahan" pemerintah kepada pihak asosiasi yang kerap dituding sebagai dalang terjadinya permainan harga.

Mantan Menteri Perdagangan Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah sudah lama menginginkan agar harga daging sapi khususnya pada saat hari-hari besar seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru tidak pernah lebih dari Rp80 Ribu per Kilogram. Tetapi, pemerintah selalu terlihat tidak berdaya menghadapi kartel daging sapi yang bersembunyi di balik kedok hukum ekonomi pasar dan hukum penawaran-permintaan.

"Padahal hukum ekonomi pasar itu tidak dapat terwujud karena distorsi oleh kartel ini," ujar Fuad Bawazir, Minggu, (25/12).

Fuad menyatakan, sudah menjadi tugas serta kewajiban pemerintah untuk melindungi konsumen di Indonesia. Banyak cara untuk memerangi permainan yang dilakukan kartel. Salah satunya ialah pengefektifan para pejabat pemerintah untuk tidak main mata dengan kartel.

Menurutnya, peran pemerintah untuk memerangi kartel akan efektif apabila memiliki pejabat yang jujur dan mendapat dukungan penuh dan nyata dari konsumen. "Tapi yang terpenting, Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan pasar," ujar Fuad.

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga daging sapi terlihat dari lemahnya pemerintah terhadap pihak yang diduga memainkan harga. Misalnya, ketika pemerintah sudah yakin harga daging sapi bisa dipatok maksimal di harga mencapai Rp80 ribu, namun ketika ada lonjakan, pemerintah seperti enggan melakukan penindakan kepada pelanggar. "Seharusnya barang siapa yang ketahuan menjual kepada konsumen di atas harga maksimal disita dan pedagangnya di denda," katanya.

Menurut Fuad, akan lebih baik ketika pengawasannya tidak saja dilakukan oleh konsumen tapi juga oleh polisi, Satpol PP, pengelola pasar daerah, dinas-dinas terkait di daerah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta YLKI. Sementara konsumen juga diimbau tidak membeli daging sapi ketika harganya di atas harga Rp80 ribu per kg.

Tentu saja ini dengan konsekuensi akan kehilangan daging di pasaran. Namun jika hal ini terjadi, kata Fuad, sebenarnya konsumen masih bisa beralih ke sumber protein lain seperti daging kerbau, ayam, ikan, telor, tahu tempe dan lainnya.

Ia meyakini dengan adanya dukungan konsumen ini seperti itu maka para penyuplai daging seperti importir, distributor, dan pedagang pasar akan tunduk pada aturan pasar pemerintah. Sebab supplier akan bangkrut dan merugi apabila dagingnya tak laku atau tak dapat berjualan.

"Kerjasama yang solid antara pemerintah dengan konsumen merupakan kekuatan dahsyat yang bisa menaklukkan keserakahan kartel," ujar Fuad.

Jika hal ini benar terjadi, maka hukum ekonomi pasar yangg rusak oleh kekuatan kartel bisa kembali berjalan dengan normal. Pemerintah diharap tak terombang-ambing dan takut terhadap kartel, jaringan dan antek-anteknya dengan alasan hotel-hotel bintang 5 dengan turis asing akan terganggu ketiadaan daging sapi.

Hotel-hotel bintang 5 biasanya sudah memiliki jaringan khusus impor tersendiri dan sudah mempunyai persediaan untuk beberapa bulan. "Jadi bila diperlukan bisa diatur khusus sebab pasarnya memang berbeda dengan pasar daging untuk konsumen umum," katanya.

Apalagi daging merupakan komoditas dengan konsumen yang relarif terbatas. sehingga pemerintah tak perlu gentar untuk menjalankan kebijakannya dengan efektif dan sungguh-sungguh. "Bukan sekedar mengimbau dan setengah hati, kembangkan komoditas lain yang konsumennya lebih merata atau luas," Fuad.

UPAYA STABILKAN HARGA - Terkait dengan tudingan adanya kartel yang memainkan harga sehingga pemerintah tak berdaya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita mengatakan, tak seluruh pengusaha atau asosiasi bertindak sebagai kartel. Di antara mereka ada juga yang justru membantu pemerintah.

Ketut menyebut PT Japfa yang melalui PT Santori telah memasukkan sapi indukan impor asal Australia ke Jawa Timur (Jatim). Sapi indukan sebanyak 3700 ekor itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi indukan dalam negeri. Tujuannya jelas, mendorong swasembada daging sapi yang ditargetkan pada tahun depan.

"Apa yang dilakukan Japfa sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi di tanah air guna mempercepat peningkatan populasi sapi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur," kata Ketut Diarmita dalam pesan yang diterima gresnews.com, Minggu (25/12).
 
Pelepasan sapi indukan impor tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 lalu oleh Konjen RI di Darwin dan sapi indukan impor itu telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Minggu tanggal 25 Desember 2016. Ia berharap upaya kemitraan semacam ini dapat diikuti oleh perusahaan lain yang bergerak dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Upaya kemitraan dengan lembaga perbankan dan peternak rakyat, koperasi-koperasi berbadan hukum, kata Ketut, memungkinkan percepatan alih pengalaman atau transformasi ilmu pengetahuan dalam pengelolaan usaha peternakan secara profesional untuk para peternak rakyat kita. "Ini adalah langkah konkret yang harus terus didorong dan ditumbuhkan dan dilakukan secara berkesinambungan," ujarnya.

Pemasukan sapi indukan impor juga merupakan salah satu bentuk perhatian pelaku usaha kepada petani ternak lokal. Imbasnya, para peternak lokal akan lebih bergairah dalam menjalankan bisnisnya.

"Para Integrator IPS dapat ikut membangun desa binaan sapi perah, akan juga meningkatkan produksi yang dihasilkan oleh petani dan diserap dengan harga yang pantas," pungkas Ketut.

Sementara itu, terkait penandatanganan nota kesepahaman kemitraan pendistribusian daging antara Bulog dengan ADDI, menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, justru merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mendorong turunnya harga daging di pasar rakyat. Harga jual daging yang disepakati dalam nota kesepahaman tersebut maksimal sebesar Rp80.000/kg.

"Ini merupakan upaya stabilisasi harga daging untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perum Bulog akan berperan sebagai penyedia stok daging dan ADDI sebagai pelaku distribusi," jelas Enggar usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman penugasan kemitraan antara Bulog dan ADDI di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini, Rabu (21/12).

Enggar menegaskan, dalam nota kesepahaman disepakati bahwa Perum Bulog dan ADDI akan menyediakan dan mendistribusikan daging sapi untuk pasar rakyat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan harga tertinggi di tingkat konsumen sebesar Rp80 ribu/kg. "Diharapkan nota kesepahaman ini dapat memberikan dampak nyata turunnya harga di pasaran dan membantu masyarakat untuk memperoleh daging dengan harga yang terjangkau," tandasnya.

BACA JUGA:
Tags