Berburu Pajak Ala Jokowi

Rabu, 17 Mei 2017, 11:00:00 WIB - Ekonomi

Warga melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Tanah Abang 3, Jakarta, Jumat (21/4). Pada hari terakhir pelaporan SPT pajak pribadi sejumlah kantor pajak dipenuhi warga yang akan menyelesaikan kewajibannya. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penerimaan pajak oleh negara dari tahun ke tahun ternyata semakin mengkhawatirkan, khususnya di era Presiden Joko Widodo. Mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Bawazier mengatakan, sampai dengan tahun 2014, penerimaan pajak masih bisa dicapai pada angka 90% dari target. Namun memasuki tahun 2015 hingga sekarang angkanya terus merosot.

Penerimaan tahun 2016 lalu misalnya, hanya mencapai 81,4%. Itupun sudah ditopang program tax amnesty. Jika tidak diperkirakann, penerimaan pajak hanya akan terealisasi sebesar 70%. Fuad memproyeksikan, berdasarkan realisasi kuartal 1 tahun 2017, diperkirakan realisasi pajak tahun ini akan shortfall alias kurang dari target sekitar Rp350 triliun.

Hal ini, kata dia, akan berujung pada tudingan APBN tidak realistis. 'Kalau ibu (Menteri Keuangan-red) Sri Mulyani selalu bilang APBN sebelumnya tidak kredibel, maka menurut saya yang sekarang juga tidak ada bedanya. Karena tahun ini juga tidak akan mencapai target,' kata Fuad, Minggu (14/5).

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak pun pontang-panting untuk bisa memenuhi target penerimaan pajak. Salah satunya dengan menargetkan penerimaan sebesar Rp45 triliun dari pemeriksaan dan penagihan. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemeriksaan tahun pajak berjalan dilakukan kepada seluruh Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi dan badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemeriksaan diprioritaskan kepada WP yang memang nakal. Pemeriksaan dilakukan kepada WP yang sudah ikut maupun tidak program pengampunan pajak atau tax amnesty. Khusus WP yang sudah ikut tax amnesty akan dilakukan pemeriksaan jika memang terbukti nakal.

'Mereka memanfaatkan tax amnesty hanya supaya tidak diperiksa tahun 2015 dan sebelumnya. WP ini juga tidak berubah perilakunya untuk tahun 2016 sampai sekarang,' kata Hestu di Jakarta, Selasa (16/5).

Dia mencontohnya, adalah pengusaha kena pajak (PKP) pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Pengusaha ini ikut tax amnesty hanya untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penyidikan pajak periode 2015 ke belakang.

Pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak saat ini ditujukan atas tindakan tidak jujur dalam melaporkan kewajibannya. 'Terdapat indikasi mereka tetap melakukan itu di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ini yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan' tambahnya.

Hestu berharap, dengan adanya pemeriksaan yang gencar kepada para penunggak pajak, para WP yang sudah ikut tax amnesty berkomitmen untuk menjadi wajib pajak yang patuh. 'Dipastikan tidak akan diperiksa tahun 2016. WP tersebut hanya akan diperiksa apabila terdapat harta yang tidak diungkapkan dalam SPH TA,' katanya.

Oleh karenanya, Ditjen Pajak menyarankan agar WP yang sudah ikut program tax amnesty dapat memegang komitmennya untuk menjadi warga negara Indonesia yang patuh. 'Apabila masih terdapat ketidakbenaran dalam kewajiban pajak untuk masa pajak atau tahun pajak 2016 dan 2017 ini, agar segera melakukan pembetulan SPT,' tutupnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar