Kontribusi BPD Terhadap Pembangunan Daerah Masih Kecil
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD). Upaya ini dalam rangka mewujudkan BPD sebagai institusi bank pemerintah yang kompetitif dan kontributif terhadap perekonomian nasional.
"Pemerintah sepakat meluncurkan program transformasi BPD perihal pembangunan perekonomian daerah pada 26 Mei 2015 nanti di Istana Merdeka, Jakarta," kata Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana di sela-sela konferensi pers di Gedung Soemitro OJK, Jakarta, Jumat (22/5).
Heru mengungkapkan, alasan transformasi BPD sebagai agenda penting mengingat minimnya kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah yaitu hanya 26 persen. Menurut Heru, rendahnya sumbangsih tersebut disebabkan sasaran BPD yang selama ini masih hanya fokus memberikan kredit konsumtif atau rumah tangga tidak pada pembiayaan produktif seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
"Kita ingin memberikan peran lebih bagi BPD sebagai leader dominan bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah. Itu alasan mendasarnya," kata Heru.
Persoalan rendahnya kompetisi BPD di sektor perbankan menjadi salah satu inisiatif transfomrasi internal BPD. Heru mengamati, apabila dibandingkan dengan persaingan perbankan nasional, level BPD masih cenderung rendah. Dimana, posisi BPD masih berada diperingkat ke-4 setelah Mandiri, BRI dan BCA.
Untuk itu, Heru mengatakan, strategi awal pembenahan BPD akan dimulai dari pembenahan pondasi yaitu terkait tata kelola governance internal, meningkatkan kapasitas SDM, pelayanan profesional dan manajemen risiko.
"Perlu kita lakukan pembenahan agar BPD menjadi kuat secara kelembagaan dan mampu bersaing dengan bank-bank lain," ujar Heru.
Heru mengaku, saat ini OJK dan Asbanda telah menyusun program transformasi BPD dari segi bisnis, mitigasi risiko dan kelembagaan. Selain itu, dipersiapkan juga akselerasi BPD online guna menciptakan pelayanan yang berkualitas dan produktif.
"Sekarang baru ada 15 BPD online sementara 10 sedang menjalankan pilot project (uji coba) di sejumlah daerah. Kita akan buat pengembangan produk pelayanan melalui pengelolaan jaringan online. Dimana, nantinya seluruh masyarakat di daerah bisa melakukan transaksi secara murah dan efisien," jelasnya.
Guna mencapai peran BPD secara maksimal itu, Heru menambahkan, perlu didukung basis modal BPD oleh pemkab, pemkot dan pemprov. Kemudian, basis modal yang ada diajukan untuk mendapat persetujuan Kemendagri.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, upaya transformasi BPD tersebut sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerataan pembangunan di daerah. Untuk itu, pihak Kemendagri akan sepenuhnya mendukung program transformasi BPD yang akan diselenggarakan tanggal 26 Mei mendatang.
"Kita saling bekerjasama antara Kemendagri, Asbanda dan OJK utk transformasi BPD," Reydonnyzar atau akrab disapa Donny.
Donny mengungkapkan, pemerintah pusat perlu mendukung pembenahan BPD karena nantinya akan berperan besar terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, Donny meminta dukungan koordinasi dan optimalisasi anggaran dari Gubernur/Bupati/Walikota.
Selain itu, untuk menumbuhkan modal BPD, Donny mengusulkan agar nantinya perlu dilakukan perluasan akses kerjasama BPD dan BUMD. Dimana, keduanya harus memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kontribusi terhadap APBD daerah masing-masing.
Sementara, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiono mengatakan, pemerintah sudah sepatutnya mendorong BPD. Ia khawatir apabila negara tidak serius mengelola BPD sebagai basis pertumbuhan daerah maka Indonesia akan semakian sulit menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"MEA perlahan akan mengubah struktur dan dinamika perekonomian di tanah air. Persoalan ini menekan kita harus berkreasi di sektor perbankan," kata Eko.
