EKONOMI

Menyeret PINA ke Luar Jawa

Terkait rencana ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya menyambut baik program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Meski demikian, Hipmi berharap program ini mampu mendorong lagi porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa. 

Selengkapnya

Freeport Setengah Hati Ikuti Aturan Pemerintah

Perjanjian stabilisasi investasi merupakan perjanjian yang bersifat perdata. Ini karena pemerintah dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum perdata membuat perjanjian dengan Freeport sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum perdata. Namun perjanjian ini hendak membelenggu kewenangan pemerintah sebagai subyek hukum publik untuk membuat peraturan perundang-undanganP

Selengkapnya

Mencari Dirut Baru Pertamina

Dewan Komisaris Pertamina diberikan waktu 30 sejak pencopotan Dwi Soetjipto untuk mencari sosok Direktur Utama secara definitif untuk direkomendasikan kepada pemerintah nantinya.

 

Selengkapnya

Polemik Peralihan Kontrak Karya Freeport

Riza mengungkapkan, PT Freeport firm untuk mengikuti saran pemerintah mengubah menjadi IUPK dari sebelumnya izin Kontrak Karya (KK). Hanya saja dia mengungkap, tidak begitu saja bisa berubah menjadi IUPK. Pasalnya pihaknya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam proses transisi tersebut.

 

Selengkapnya

DPR Mendadak Melunak Soal PP 72/2016

Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 semakin mengendur. Sikap Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mendadak melunak setelah mendengarkan keterangan pihak pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PP tersebut.

Selengkapnya