Selasa, 03/03/2015 00:00 WIB

KKP Perlu Keluarkan Petunjuk Baku Soal Penggunaan Alat Tangkap Rawai Tuna

Ratusan Nelayan memblokir jalan Pantura Rembang-Surabaya selama Dua jam saat melakukan unjukrasa di Rembang, Jawa Tengah, Selasa (2/3). Dalam aksinya nelayan meminta pencabutan atau merevisi kebijakan Menteri kelautan dan perikanan Susi Pujiastuti tentang Permen Kelautan dan perikanan No 2. Th 2015 yang melarang pengunaan alat tangkap cantrang, pukat dan helat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya Worl Wildlife Fund (WWF) Abdullah Habibi mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membuat aturan teknis terkait penggunaan alat tangkap rawai tuna. Penggunaan alat tangkap rawai tuna yang beberapa waktu lalu resmi diizinkan oleh KKP perlu memuat standar keamanan ramah lingkungan.

"Dalam prakteknya, alat tangkap rawai tuna harus dipastikan memuat standar keamanan lingkungan dan tidak beresiko mengancam spesies yang dilindungi seperti Penyu dan Baby Tuna," ujar Abdullah kepada Gresnews.com, Senin (2/3).

Menurut WWF jenis alat tangkap rawai tuna yang tidak sesuai standar dapat berdampak pada menurunnya spesies yang dilindungi seperti Penyu dan Hiu. Solusinya, WWF menggarisbawahi, penggunaan rawai tuna harus digunakan dilaut lepas dimana kedalamannya mencapai 80 hingga 150 meter. Selama ini, berdasarkan pengamatan WWF, penggunaan rawai tuna cukup mengancam ekosistem laut pasalnya operation zone-nya masih di kedalaman 75 meter.

Menurut Abdullah, penggunaan rawai tuna hanya terdapat dibeberapa daerah tertentu. Berdasarkan data WWF, penggunaan rawai tuna banyak ditemukan di Tanjung Benoa, Muara Baru dan Bitung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan pemerintah mengizinkan nelayan menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis rawai tuna. Sesuai keterangan pers, alat tangkap rawai tuna dinilai ramah lingkungan dan tidak merusak sumberdaya laut.

"Kapal penangkap ikan rawai tuna tergolong ramah lingkungan sehingga nelayan bisa menggunakannya saat melaut," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Jum´at (27/2).

Menurut keterangan KKP, rawai tuna merupakan alat tangkap yang bersifat pasif dan memiliki jumlah pancing kurang dari 2.500 mata pancing nomor 4. Kapal yang menggunakan rawai tuna mayoritas berukuran 30 GT.

Alasan lain pemerintah mengizinkan penggunaan rawai tuna karena wilayah pemetaan zona tangkapnya yang aman dan terhindar dari kawasan konservasi laut (diatas 12 mil). Selain itu, KKP menyebut kapal ikan yang menggunakan alat tangkap rawai tuna merupakan buatan dalam negeri.

BACA JUGA:

Perikanan