JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyatakan siap untuk mengembangkan kawasan Indonesia Timur. Namun mereka meminta pemerintah menyediakan fasilitas energi yang memadai serta ada perlakuan khusus terhadap izin usaha untuk wilayah timur tersebut.

Selain syarat tersebut KADIN juga menilai proses alih teknologi ke kawasan Indonesia Timur harus dipercepat. Demikian juga dengan pengembangan kapasitas bisnis dan keuangan ke wilayah itu harus ditingkatkan.  

Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan beberapa kawasan industri prioritas yang terletak di wilayah timur Indonesia. Kawasan industri tersebut antara lain di Bitung (Sulawesi Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Buli (Halmahera Timur, Maluku Utara), dan Teluk Bintuni (Papua Barat).

Ketua Bidang Investasi, Perbankan dan Pengembangan Usaha Wilayah Timur Kadin, Reza V Maspaitella, mengatakan, telah ada komitmen dari KADIN untuk membangun kawasan industri terpadu di sejumlah wilayah. Di NTT dan NTB dicanangkan untuk industri peternakan, Sulawesi Selatan untuk sektor hasil pertanian coklat dan kedelai, serta Maluku yang akan dijadikan lumbung ikan nasional.

Menurutnya kawasan terpadu yang dibangun di Maluku akan dilengkapi dengan industri galangan kapal, cold storage, pelelangan ikan dan koperasi yang diharapkan dapat memberikan nilai mata rantai bagi nelayan.  

Reza memperkirakan, investasi dari proyek pengembangan sektor-sektor di kawasan terpadu itu mencapai lebih dari 50 juta dollar Amerika Serikat.  Hanya saja ia meminta pemerintah memberikan fasilitas energi yang memadai serta ada perlakuan izin usaha khusus untuk wilayah timur.

Para pengusaha berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus berbasis produk unggulan di wilayah Timur Indonesia. Percepatan itu, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Timur Annar Sampetoding, dilakukan melalui mekanisme public to private partnership (P to P) dan private to private partnership yang merupakan model partisipasi swasta dalam program nasional percepatan pembangunan ekonomi wilyah Timur Indonesia.

KADIN Indonesia, lanjut Annar, mengambil inisiatif dengan dukungan pemerintah provinsi wilyah Timur Indonesia dan pemerintah pusat untuk menyiapkan wadah promosi serta menjembatani kerjasama bisnis dan investasi khusus wilayah Timur.

"Kita akan fasilitasi perusahaan-perusahaan diberbagai sektor prioritas industri untuk mendapatkan informasi atas potensi program dan proyek pembangunan yang ingin dilaksanakan," tutur Annar dalam keterangannya terkait Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia Timur serta Trade and Investment Forum dengan tema East Indonesia Region di Flores Room, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

BACA JUGA:
Tags