Keyakinan KPK Jerat Dua Hakim Penerima Suap

Kamis, 12 Januari 2017, 14:10:28 WIB - Hukum

Advokat Raoul Adhitya Wiranatakusumah (kiri) bersiap mengikuti sidang putusan dalam kasus suap terhadap panitera PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/1). Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan, atas kasus suap dua Hakim PN Jakpus Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya sebesar 28.000 dolar Singapura dengan jeratan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya dalam meyakinkan majelis hakim adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dugaan kasus ini tidak hanya melibatkan Santoso selaku panitera, tetapi dua orang hakim karir yaitu Casmaya dan juga Partahi Tulus Hutapea.

Kesalahan yang dimaksud yaitu saat Jaksa KPK membacakan surat tuntutan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rohadi. Tim penuntut umum lembaga antirasuah pada mulanya mendakwa suap kepada Rohadi diperuntukkan untuk Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi yang memimpin perkara pelecehan seksual atas Saipul Jamil, namun Jaksa berubah dan tidak yakin atas surat dakwaannya sendiri.

Mereka lantas menuntut Rohadi atas dugaan penerimaan suap untuk mengatur komposisi majelis hakim serta pengaturan jumlah putusan. Dan Ifa Sudewi pun lolos dari jeratan hukum karena keterlibatannya tidak terbukti di pengadilan. Padahal, salah satu pengacara Saipul, Berthanatalia Rukuk Kariman mengaku bertemu Ifa untuk membicarakan tentang putusan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi gresnews.com enggan berkomentar banyak mengenai perbandingan antara kasus Rohadi dan Santoso ini. Dimana, dalam kedua kasus tersebut ada perbedaan keyakinan Jaksa mengenai keterlibatan hakim yang mengadili perkara.

Namun Febri yakin, Pasal 55 KUHP yang artinya perbuatan pidana dilakukan bersama-sama antara Santoso dan kedua hakim akan terbukti. "KPK menggunakan pasal suap untuk hakim dengan pasal penyertaan terhadap panitera dalam tuntutan karena cukup meyakini bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama," ujar Febri, Kamis (12/1).

Belum diterima uang suap oleh Casmaya dan Partahi yang bertindak sebagai hakim, tidaklah menjadi hambatan untuk mengesampingkan perbuatan dua orang hakim itu. Sebab, Santoso sebagai panitera perannya dianggap terbukti sebagai perantara suap untuk keduanya.

"Meskipun uang belum diterima, namun terdapat sejumlah pertemuan dan komunikasi yang menurut penuntut umum dapat dibuktikan," kata Febri.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar